25 September 2021

Supriansa: Jangan Kaitkan Kasus Pribadi Azis Syamsuddin Dengan Partai Golkar

Berita Golkar - DPP Partai Golkar meminta masyarakat jangan mengaitkan masalah pribadi para kader dengan urusan partai. Salah satunya kasus hukum yang tengah dihadapi oleh kader nonaktif Golkar, Azis Syamsuddin.

"Kader dalam melakukan kegiatan, itu menjadi pertanggungjawaban oleh para kader, dan dipisahkan dengan kebijakan partai," kata Kepala Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa saat jumpa pers, Sabtu (25/9).

Dalam sesi jumpa pers, Ketua DPP Partai Golkar Adies Kadir juga menyampaikan pernyataan yang sama. “Mohon dipisahkan antara personal dan juga persoalan partai," ucap Adies.

Terkait penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka oleh KPK, Adies menyampaikan Partai Golkar menghormati proses hukum yang saat ini berjalan.

Baca Juga: Raih Priyadarshni Academy Dari India, Idris Laena: Bukti Airlangga Menteri Andalan Jokowi

"Partai Golkar menghormati semua proses hukum yang saat ini dijalankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Adies.

Ia pun menegaskan Partai Golkar mengedepankan asas praduga tidak bersalah terhadap kasus hukum yang dihadapi oleh Azis Syamsuddin.

"Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap," ucap Adies.

Baca Juga: Kejar Target Herd Immunity, Rudy Mas'ud: 10 DPD II Golkar se-Kaltim Percepat Vaksinasi COVID-19

Ia menyampaikan, Azis telah menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil ketua DPR RI periode [2019-2024](tel:20192024) kepada DPP Partai Golkar. Status Azis sebagai kader partai juga telah dinonaktifkan oleh partai.

Dengan demikian, kata Adies, Azis dapat berkonsentrasi menjalani proses hukumnya di KPK. Adies menyampaikan Partai Golkar siap memberi bantuan pendampingan hukum kepada kader-kadernya yang menghadapi masalah hukum, termasuk untuk Azis Syamsuddin.

Jika kadernya itu telah menunjuk penasihat hukum sendiri, maka pihak partai akan tetap mengamati dan mengawal perkembangan kasus.

Baca Juga: Gandeng Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor, Golkar Gelar Vaksinasi Untuk 1.000 Warga Gunung Putri

Sejauh ini, Adies menyampaikan, Azis Syamsuddin belum meminta bantuan hukum secara resmi ke partai. Untuk urusan itu, Azis dan pihak partai masih dalam tahap koordinasi.

Diketahui, KPK telah mengumumkan penetapan Azis Syamsuddin sebagai tersangka pemberi suap kepada mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju (SRP) pada Sabtu (25/9). Suap yang diberikan diduga sebanyak Rp3,1 miliar.

Suap itu diduga diberikan untuk penanganan perkara korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. {radartegal}

fokus berita : #Supriansa