28 September 2021

Tegas! Menperin Agus Gumiwang Cabut 5.691 Izin Operasi Industri Yang Langgar Prokes

Berita Golkar - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mencabut 5.691 Izin Operasi dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI). Hal ini dilakukan karena perusahaan tidak melaporkan secara rutin terkait penerapan protokol kesehatan di lingkungan industri pada masa pandemi Covid-19.

“Selama IOMKI kami berlakukan, kami sudah mencabut 5.691 perusahaan industri dengan berbagai alasan. Di mana salah satu alasannya yang terpenting adalah ketika mereka tidak melaksanakan kewajiban melakukan pelaporan secara rutin kepada kami di Kementerian Perindustrian," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam sebuah webinar, Senin (27/9).

Saat ini, kebijakan terkait penerapan protokol kesehatan di kawasan industri terus diperbarui dengan menyesuaikan dengan aturan yang berlaku terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Baca Juga: Mukhamad Misbakhun: RUU Ekonomi Syariah Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Terbaru, Kemenperin telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Perindustrian Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan SE No 3 Tahun 2021 tentang Operasional dan Mobilitas Pada Masa Kedaruratan Covid-19.

SE tersebut merupakan salah satu bentuk penyempurnaan kebijakan yang meliputi seluruh aktivitas perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri sepanjang rantai nilainya, mulai dari pengadaan barang baku dan bahan penolong dari pemasok, operasional produksi dan pendukungnya, sampai dengan distribusi produk, termasuk mobilitas dan aktivitas staf, pekerja, karyawan, atau pegawainya.

Selain itu, SE tersebut juga mengatur perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara berkala satu kali dalam satu minggu.

Baca Juga: Usai Pleno Tertutup DPP Golkar, Airlangga: Pengganti Azis Syamsuddin Bakal Diumumkan Rabu Sore

"Laporan ini menjadi salah satu bagian yang terpenting dalam sudah SE nomor 5, di mana kami tidak akan ragu-ragu untuk memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan industri yang tidak melakukan atau melaksanakan pelaporan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam SE tersebut,” ujar dia.

Sebelumnya, aturan wajib melaporkan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi mulai berlaku sejak 10 September lalu.

Sementara itu, dalam menyampaikan laporan pelaksanaan operasional dan mobilitas kegiatan industri tersebut, perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri wajib menyatakan bahwa data/ informasi yang dilaporkan benar dan bersedia dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IOMKI.

Baca Juga: Kurangi Ketergantungan Impor Bijih Besi, Mukhtarudin Minta Krakatau Steel Benahi Sektor Hulu

Lebih rinci, sanksi administratif yang diberikan kepada perusahaan berupa peringatan tertulis jika perusahaan tidak menyampaikan laporan pada setiap periode pelaporan, atau pembekuan IOMKI bila perusahaan tidak menyampaikan laporan tiga kali berturut-turut atau tiga kali dalam satu bulan setelah menerima peringatan tertulis.

Sedangkan pencabutan IOMKI dilakukan bila perusahaan tidak menghentikan kegiatan operasional saat IOMKI dibekukan atau tidak menyampaikan laporan pada periode berikutnya setelah dibekukan.

IOMKI juga dapat dicabut bila perusahaan telah dikenai sanki pembekuan IOMKI sebanyak dua kali ataupun ditemukan ketidaksesuaian antara laporan dengan pelaksanaannya di lapangan.

Baca Juga: Suami Gabung Partai Lain, Suhartina Bohari Pecat Anggota Fraksi Golkar DPRD Maros Wahyuni Malik

Dalam SE tersebut juga masih menegaskan kepada manajemen perusahaan untuk membentuk satuan tugas Covid-19, menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan, serta menyusun panduan pengaturan masuk dan pulang kerja, pergantian shift, istirahat, kegiatan ibadah, makan, dan kegiatan lainnya. Selain itu, perusahaan wajib aktif melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). {katadata}

fokus berita : #Agus Gumiwang