01 Oktober 2021

Resahkan Nelayan dan Pengusaha Ikan, Cen Sui Lan Lobi Pemerintah Batalkan PP 85/2021

Berita Golkar - Aksi ‘ancaman’ yang akan dilakukan oleh pengusaha kapal ikan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), terkait penolakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dimana aturan ini, menghasilkan sebuah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86 dan 87 Tahun 2021 yang dinilai sangat merugikan masyarakat, pelaku dan pekerja bidang kelautan dan perikanan, mendapatkan respon serius dari Cen Sui Lan, Anggota DPR RI Dapil Kepri.

Politisi Partai Golkar ini menilai aturan tersebut sangatlah memberatkan nelayan dan pengusaha kapal ikan. Dimana aturan itu dibuat harusnya meringankan beban masyarakat, bukan malah kebalikannya.

Baca Juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen di 2024, Airlangga Ungkap Solusinya

Mengingat, Kenaikan PNBP hingga 400 persen dari Kementerian KKP atas Kapal Ikan Tangkap ini dipastikan akan berimbas pada ketidakmampuan pengusaha ikan di Kepri untuk melaut. “Setelah menyerap aspirasi ini, akan kita tindaklanjuti ke komisi-komisi yang ada di DPR RI yang tentunya bermitra dengan kita,” jelas Cen Sui Lan.

Sehingga, tambahnya, harapan terbesar adalah DPR RI bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa menggelar raker dan meminta agar adanya penundaan hingga pembatalan Kepmen No 86 dan 87 Tahun 2021 ini.

“Konsensus perubahan Kepmen-kepmen ini, harapannya sudah bisa tercapai supaya bagi yang ingin memperpanjang SIPI tidak harus dibebani dengan PNBP yang sangat tinggi,” tegasnya.

Baca Juga: Ingatkan Bahaya Laten Komunis, Bagus Adhi Mahendra Putra: PKI Bisa Menyusup Dalam Wujud Baru

Untuk itu, dalam waktu dekat Cen Sui Lan dan Allin dari Fraksi Golkar, akan hadir di Best Western Hotel pada 4 Oktober mendatang ke Batam guna menyerap aspirasi langsung dari stake holders Industri Ikan Tangkap.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya diketahui, banyak dari para nelayan dan pelaku usaha perikanan mengeluhkan adanya peraturan Pemerintah Nomor 85 tahun 2021 dan Kepmen KP No 86 dan 87 tahun 2021.

“Dimana mayoritas keberatan mereka terletak pada tingginya kenaikkan tarid pungutan hasil perikanan yang mencapai 400 persen,” jelas Eko Fitriadi, Wakil Ketua HNSI Kepri.

Selain itu, adanya harga patokan ikan yang terlalu tinggi dabn tiudak sesuai dengan kenyataan dilapangan. “Serta tingginya produktifitas kapal penangkapan ikan yang mencapai 1.72,” terangnya lagi.

Baca Juga: Sambut HUT Ke-57, Golkar Bangka Tengah Siapkan 2.500 Vaksin Gratis Untuk Masyarakat

Kemudian ada beberapa faktor penting terjadinya penolakan tersebut. Diantaranya besarnya biaya operasional, hasil tangkapan 2 tahun terakhir (masa pandemi covid-19,red) tidak bisa dipastikan pendapatan tangkapan.

Dimana hal ini disebabkan adanya perubahan iklim. Serta adanya resiko usaha kapal tangkap ikan terbilang sangat tinggi. Hal senada juga diungkapkan Acun, Ketua HNSI Karimun yang dengen tegas menolak adanya pemberlakuan Peraturan Pemerintah tersebut. Terlebih lagi saat ini dalam kondisi pandemi covid-19.

“Kami dengan tegas menolak dan meminta kepada Pemerintah untuk segera melakukan perubahan dan pencabutan atas PP Nomor 85 tahun 2021, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 86 dan 87 tahun 2021. Mengingat, hal ini sangat memberatkan kami para pengusaha. Khususnya untuk kapal berjenis GT-60 keatas,” terangnya.

Baca Juga: Lodewijk Paulus: Isu PKI Jadi Penyakit Tahunan Yang Bikin Gaduh

Dan apabila, tambahnya, permintaan tuntuttan mereka tidak didengar dan diakomodir, maka pengusaha akan memilih untuk mogok massal. “Ini jelas-jelas sangat memberatkan kami para pengusaha. Apabila tuntutan kami tidak didengar dan diakomodir maka kami akan melakukan aksi mogok massal,” tegasnya. {idn}

fokus berita : #Cen Sui Lan