02 Oktober 2021

Nurul Arifin: UU PDP Jamin Terlindunginya Hak Dasar Warga Negara Dengan Regulasi Perlindungan Data Pribadi

Berita Golkar - Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin menyampaikan bahwa inovasi pada sektor teknologi informasi dan komunikasi membuat kehidupan saat ini sudah terintegrasi dan dimudahkan.

Dia mengatakan, dengan besarnya peluang dan manfaat yang dihasilkan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terdapat pula tantangan yang besar.

"Salah satu tantangannya yaitu kebocoran data pribadi. Hal ini telah beberapa kali terjadi di Indonesia, baik dari lembaga pemerintah maupun pihak swasta," kata Nurul dalam keterangan tertulis, Sabtu (2/10/2021).

Baca Juga: Jokowi Tambah Utang Rp.4.000 Triliun, Menko Airlangga: Negara Kita Tidak Sendirian

"Dari kebocoran data tersebut, pemiliki data kemudian dapat menyalahgunakan data yang mereka miliki dengan melakukan penipuan, pemerasan, dan tindak kriminal lainnya," sambungnya, seperti disampaikan dalam Webinar yang digelar bersama Aptika Kominfo.

Oleh karena itu, Nurul menilai perlu pemerintah menginisiasikan dibentuknya Undang-undanh Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang memiliki sasaran yakni akan menjamin terlindunginya hak dasar warga negara melalui regulasi perlindungan data pribadi.

Kemudian, lanjut Nurul, meningkatnya budaya kesadaran masyarakat dalam perlindungan data pribadi, terjaminnya masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, pelaku bisnis, dan organisasi lainnya, terhindarnya negara Indonesia dari segala macam eksploitasi dan penyalahgunaan data berkaitan dengan data pribadi warga negara Indonesia.

Baca Juga: Rusak Berat, Anggota DPRD Bogor Aan Triana Al Muharom Minta Jalan Kalongliud Segera Diperbaiki

"Meningkatnya pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi, informasi, dan komunikasi melalui upaya kesetaraan regulasi perlindungan data pribadi untuk mendukung mekainisme “trans-border flow of data” dalam transaksi perdagangan internasional," paparnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama Sub Koordinator Kerjasama Internasional Bidang PDP Kominfo, Ulfah Diah Susanti mengatakan bahwa Kebocoran data pribadi dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Menurutnya, faktor internal yang menjadi alasan kebocoran data pribadi diantaranya yaitu kesalahan alur bisnis proses, human error/insider threat, maladministrasi sistem, dan infrastruktu tidak aman.

Baca Juga: Perlu 7-8 Jam Jangkau Daerah Terjauh, Ridwan Bae Sarankan Basarnas Bandung Tambah Pos Siaga SAR

"Sementara faktor eksternalnya yaitu serangan siber dan outsourching data ke pihak ketiga. Lebih dari 132 negara telah memiliki instrument hukum yang secara hukum mengatur mengenai privasi dan data pribadi warga negaranya," terangnya.

Dia menyebut, beberapa negara ASEAN juga telah memiliki aturan khusus perlindungan data pribadi misalnya Malaysia,Singapura, Filipina, dan Thailand.

"RUU Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk menjaga kedaulatan negara, keamanan negara, dan perlindungan terhadap data pribadi miliki warga negara Indonesia dimanapun data pribadi tersebut berada," pungkasnya. {akurat}

fokus berita : #Nurul Arifin