03 Oktober 2021

Firman Soebagyo: Simplifikasi Cukai Rokok Munculkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Menuju Monopoli

Berita Golkar - Pemerintah hingga saat ini masih menggodok kenaikan tarif cukai hasil tembakau atau cukai rokok. Termasuk rencana untuk menyederhanakan atau simplifikasi tarif cukai rokok dari yang saat ini10 lapisan atau layer.

Namun, simplifikasi tarif cukai rokok justru dikhawatirkan menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Golkar Firman Soebagyo mengingatkan pemerintah terkait rencana simplifikasi cukai dan penggabungan batasan produksi sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret putih mesin (SPM).

Menurutnya, simplifikasi cukai akan menciptakan persaingan tidak sehat yang mengarah oligopoli bahkan monopoli. "Jangan sampai menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat melalui praktik oligopoli bahkan monopoli," kata Firman dalam keterangannya, Minggu (3/4).

Baca Juga: Batik Warisan Budaya Bangsa, Hetifah: Anak Muda Harus Beli dan Bangga Kenakan Batik

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu mengatakan, pemerintah perlu memperhatikan keberlangsungan lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja dan pelaku yang terlibat langsung maupun tidak langsung terhadap industri hasil tembakau (IHT).

"Pastinya pemerintah harus ada itikad baik (good will) melestarikan ciri khas hasil tembakau Indonesia yakni kretek," jelasnya.

Sementara itu, Peneliti Senior Universitas Padjajaran (Unpad) Bayu Kharisma mengatakan, simplifikasi tarif cukai dapat menyebabkan persaingan usaha menjadi tidak sehat, mengingat perusahaan rokok legal yang kecil akan mengalami kesulitan bersaing dengan perusahaan rokok besar.

Baca Juga: Semarakkan Hari Santri, Golkar Ajak Warga Jatim Lantunkan Ya Lal Wathan Karya KH Wahab Chasbullah

Menurut Bayu, jumlah 10 layer tarif cukai rokok yang ada saat ini sudah moderat, yaitu sigaret kretek mesin (SKM) 3 layer, sigaret putih mesin (SPM) 3 layer dan sigaret kretek tangan (SKT)/sigaret putih tangan (SPT) 4 layer.

"Semakin berkurangnya penjualan rokok dan banyak perusahaan, khususnya pabrikan rokok kecil yang legal akan gulung tikar, terutama posisi SKT yang kehilangan pangsa pasarnya dan juga dikhawatirkan memperburuk tingkat pengangguran," kata Bayu.

Adapun volume produksi rokok pada perusahaan yang terkena dampak simplifikasi, yakni golongan II layer 1 dan 2, akan mengalami penurunan produksi bahkan penutupan pabrik. Selain itu, simplifikasi tarif cukai rokok juga dapat memperbesar peluang tax evasion (penggelapan pajak). “Jika direalisasikan, kebijakan ini akan berpotensi merugikan bagi pendapatan pajak negara,” katanya.

Baca Juga: Nandang Sucita: AMPI Siap Berjuang Menangkan Airlangga Hartarto Jadi Presiden RI

Bagi perusahaan golongan II layer 1 dan 2, untuk mempertahankan margin keuntungan yang sama, mereka harus menaikkan volume produksi dan penjualan menjadi beberapa kali lipat jika simplifikasi diberlakukan. "Dengan demikian, sangat kontraproduktif dengan tujuan dipungut cukai, yaitu pengendalian konsumsi rokok," tegasnya.

Bayu pun memberikan dua rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Pertama, simplifikasi tarif cukai rokok perlu dikaji lebih lanjut terhadap penerimaan negara. "Kebijakan simplifikasi perlu dikaji secara matang dan hati-hati bahkan tidak perlu dilakukan dengan tetap mempertahankan kebijakan struktur tarif cukai yang ada," terangnya.

Kedua, pemerintah perlu memperhatikan persaingan usaha. Menurutnya, simplifikasi berpotensi mendorong ke arah monopoli, dan akan menyebabkan rokok ilegal semakin marak.

"Kebijakan cukai dan struktur tarif cukai yang ada saat ini perlu dipertahankan sebagai bagian keberpihakan pemerintah pada industri rokok secara nasional, bukan pada perusahaan rokok golongan 1 saja,” tambahnya. {kumparan}

fokus berita : #Firman Soebagyo