08 Oktober 2021

3 Kecamatan di Kalbar Tak Punya SMA dan SMK, Adrianus Asia Sidot Desak Kemendikbud Bangun Sarana Pendidikan

Berita Golkar - Anggota Komisi X DPR RI dapil Kalimantan Barat, Adrianus Asia Sidot, prihatin lantaran tiga kecamatan di wilayah Kalbar tidak memiliki SMA/SMK. Persoalan tersebut disampaikan oleh Pemkot Pontianak dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kantor Wali Kota Pontianak, Jumat, 8 Oktober 2021.

"Saya sebenarnya sedih karena masih ada tiga kecamatan di Kalbar yang tidak punya SMA dan SMK. Itu akan menjadi suatu catatan tersendiri bagi saya sebagai legislator yang berasal dari Kalbar untuk meminta kementerian terkait segera memenuhi kebutuhan akan sarana prasarna pembelajaran di tingkat menengah," kata Politisi Partai Golkar itu.

Adrianus berharap permasalahan yang telah diterimanya itu dapat masuk dalam perencanaan Komisi X DPR RI tahun 2022. Selain itu, masukan-masukan lainnya yang ia terima dari pertemuan tersebut akan menjadi bahan untuk membuat rekomendasi.

Baca Juga: Impor Menggila, Mukhtarudin Minta Kemenkeu Perpanjang Kebijakan Safeguard Ubin dan Keramik

"Paling tidak tahun 2022 sudah ada perencanaan terkait hal tersebut. Banyak masukan-masukan terkait kebutuhan. Kami tentu saja akan menjadikan pertemuan ini sebagai bahan rekomendasi," ungkapnya.

"Tidak hanya untuk kementerian yang menjadi mitra kerja Komisi X, tetapi juga untuk kementerian lain seperti Kominfo untuk persoalan internet. Sebab hal tersebut juga mempengaruhi belajar siswa," timpalnya.

Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, berharap kunjungan dari Komisi X ini bisa menemukan solusi terkait berbagai permasalahan terutama bidang pendidikan, di antaranya sistem zonasi yang merupakan kebijakan pemerintah pusat.

"Kita berharap adanya pemerataan fasilitas sekolah yang ada di kecamatan Pontianak Tenggara untuk SMA serta di Kecamatan Pontianak Utara," harapnya.

Baca Juga: Golkar dan PKB Jajaki Potensi Koalisi di Pilkada Serentak 2024 di Karanganyar

Selain itu, Edi juga menyampaikan persoalan guru terutama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang disebutnya harus diperjelas. Dirinya juga berharap, pemerintah pusat meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang digelontorkan untuk pendidikan sehingga fasilitas dan sarana prasarana sekolah di Kota Pontianak menjadi lebih baik lagi.

"Lalu untuk masalah olahraga kita minta dukungan sarana prasarana olahraga seperti sport center dan dukungan lainnya. Untuk pariwisata kita juga meminta dukungan dari berbagai aktivitas yang kita selenggarakan di Kota Pontianak," paparnya.

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Pontianak. Rombongan yang diketuai Hetifah Sjaifudian itu membahas beberapa hal terkait pendidikan, olahraga, kepemudaan, perpustakaan dan kepariwisataan di Kota Pontianak. {kumparan}

fokus berita : #Adrianus Asia Sidot