19 Oktober 2021

Tak Terima Putusan Mahkamah Partai, Sekretaris Golkar Kaltim Tuding Makmur HAPK Bukan Kader Lagi

Berita Golkar - Ketua DPRD Kaltim Makmur HAPK mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Samarinda, Selasa (19/10/2021). Dalam surat gugatan tersebut menggugat pengurus DPP, DPD dan fraksi Golkar. Hal tersebut direspon sekretaris DPD Golkar Kaltim Husni Fahruddin.

Ia mengaku belum mendengar langsung laporan itu dari Makmur HAPK. Namun, ia menilai laporan gugatan ke pengadilan negeri itu hal yang biasa bagi warga negara Indonesia. Hanya saja ia menyayangkan sikap Makmur HAPK.

Atas sikap Makmur HAPK itu, pengurus DPD Golkar menganggap ketua DPRD Kaltim itu sudah bukan kader lagi. "Namun saya menyayangkan itu dilakukan (Makmur). Karena sebagai kader Golkar maka putusan Mahkamah Partai Golkar itu sifatnya mengikat bagi kader.

Baca Juga: Farouk M Betta: Banyak Kader Golkar Ingin Nurdin Halid Maju Lagi Di Pilgub Sulsel 2024

Kalau kemudian melakukan gugatan dilihat dari pada masalah partai berarti merasa dirinya bukan kader lagi," ujarnya melalui sambungan telepon Selasa petang. Ia pun mempersilahkan gugatan tersebut diteruskan.

Pihaknya pun siap menerima bahkan melawan gugatan yang dilayangkan Makmur ke Pengadilan Negeri. "Silahkan saja gugat, kita serahkan pengadilan saja memustuskan. Kuasa hukum mencari posisi hukum. Kalau kuasa hukum kemudian tidak menyarankan ke pengadilan bukan kuasa hukum namanya," ucapnya.

Sementara itu kuasa hukum Makmur HAPK Sinar Alam menyebut bahwa pergantian Ketua DPRD melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Hal tersebut berdasarkan kliennya yang tidak pernah ikut serta dalam rapat pleno yang membahas pergantian ketua DPRD.

Baca Juga: Pinjol Ilegal Meresahkan Masyarakat, Meutya Hafid Janjikan UU PDP Tuntas Akhir Tahun Ini

"Diantaranya adalah bahwa pergantian ketua DPRD itu melalui rapat pleno itu menurut AD ART dihadiri unsur pengurus atau hasil rapimnas pengambilan keputusan berdasarkan pleno dihadiri unsur DPP yang diberikan mandat," ucapnya, Selasa (19/10/2021) petang.

Hal tersebut bermula pada kegiatan rapat pleno di kantor DPD Golkar Kaltim pada tanggal 25 Februari 2021. Dalam rapat pleno, Makmur tidak pernah mendapatkan undangan mengikuti rapat pleno.

"Klien kami tidak menerima undangan dan tidak pernah dilibatkan. Walaupun tergugat tahu ketua harian DPD Golkar Kaltim berdasarkan surat keputusan hasil musda Golkar," kata Sinar.

Dengan posisi Makmur sebagai ketua harian, otomatis berdasarkan ketentuan AD ART dan Keputusan Rapat Pimpinan Nasional V Partai Golkar tahun 2010 nomor : 02/RAPIMNAS V/GOLKAR/XI/2013 maka Makmur pun harus dilibatkan.

Baca Juga: Jerry Sambuaga: Golkar Targetkan Raih Lebih Dari 20 Persen Kursi DPR Di Pileg 2024

"Sehingga perbuatan tergugat II (Rudy Mas'ud dan Husni Fahruddin) patut dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dengan segala akibat hukumnya," ucapnya.

Sementara itu Makmur HAPK menggugat pimpinan DPP Golkar dikarenakan menerima surat usulan dari DPD. "Oleh karena tergugat dua membuat surat usulan dari pleno tidak sah kemudian dan bertentangan dengan peraturan pemerintah maka secara tergugat satu DPP Golkar patut untuk dikualifikasi sekaligus melawan hukum," ucap Sinar Alam.

Atas hal tersebut Makmur menuntut ganti rugi kepada terlapor senilai Rp 3 miliar. Sedangkan kerugian immateriil mencapai Rp 33 miliar. {kaltim.tribunnews}

fokus berita : #Makmur HAPK #Husni Fahruddin.