29 Oktober 2021

Kapal China Sering Terobos Laut Natuna Utara, Dave Laksono Minta Tambah Aktivitas Kapal Patroli

Berita Golkar - Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno Laksono menilai minimnya kehadiran pihak Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menyebabkan seringnya kapal negara lain menerobos perbatasan.

Tidak hanya itu, menurut Dave, kondisi itu juga tak jarang menyebabkan saling klaim terjadi, seperti di wilayah Natuna yang belum lama ini ditemukan kembali kapal China menerobos wilayah Indonesia.

Untuk itu, dia mengusulkan penambahan aktivitas di perairan sekitar perbatasan Indonesia yang rawan sengketa guna mempertegas batas wilayah perairan dengan negara lain.

Baca Juga: Ketua Golkar Surabaya, Arif Fathoni Ajak Pemuda Yang Peduli Iklim Demokrasi Gabung Parpol

“Harus ada present (kehadiran) kita di seputaran perairan tersebut. Jadi bisa secara patroli, baik itu kapal layar ataupun juga kapal riset kita sendiri,“ kata Dave melalui keterangan yang diterima Jumat (29/10).

Dave menjelaskan aktivitas di perairan tersebut dapat beragam, mulai dari riset, transportasi atau bahkan untuk sekadar memberikan kehadiran bahwa di situ masih diisi dengan kapal-kapal dari NKRI, mengingat wilayah perairan Indonesia yang sangat luas.

“Jumlah kemampuan operasionalnya, baik dari Bakamla, KKP, Polair atau semuanya mesti ditambah, sehingga keberadaan itu akan terlihat,“ imbuh politisi Partai Golkar itu.

Baca Juga: Musa Rajekshah: COVID-19 Di Indonesia Terkendali Berkat Kerja Keras Jokowi Dibantu Menko Perekonomian

Menurut Dave, tidak menutup kemungkinan hal tersebut menjadi pertimbangan yang dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Landas Kontinen yang sedang digodok Panitia Khusus DPR.

Selain itu, untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pulau-pulau terluar Indonesia yang strategis serta rentan dari intervensi pihak asing yang dapat mengancam kedaulatan negara.

Rencananya, RUU Landasan Kontinen akan merevisi bagian-bagian yang dinilai penting dari UU Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, zona laut dapat dibedakan berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara di wilayah laut. Prinsipnya yaitu kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign rights) adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional. {jpnn}

 

fokus berita : #Dave Laksono