06 November 2021

Eks Walikota Iman Ariyadi Dorong Fraksi Golkar DPRD Cilegon Gunakan Hak Interpelasi

Berita Golkar - Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Cilegon Tb Iman Ariyadi mendorong anggota DPRD Cilegon fraksi Golkar untuk menggunakan hak interpelasi kepada Walikota dan Wakil Walikota ilegon Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta.

Iman menyarankan hal tersebut apabila program kerja atau janji kampanye di kepemimpinan Helldy-Sanuji tidak dijalankan dan tidak berpihak pada kepentingan rakyat Kota Cilegon.

"Oh iya dong, Partai Golkar begitu. Kalau misalkan ini dirasa tidak sesuai dengan rel pembangunan dan sebagainya ya kenapa? Kalau harus interpelasi, ya interpelasi. Bukan barang haram kok interpelasi," kata Iman usai pidato politik di Musyawarah Kecamatan V Pengurus Kecamatan Partai Golkar di Aula Hotel Grand Mangku Putera, Sabtu (6/11/2021).

Baca Juga: Targetkan 200 Persen Kursi DPRD Kaltim, Nidya Listiyono Ungkap Modal Yang Harus Dipenuhi Golkar

Iman menjelaskan, hak interpelasi merupakan hal yang wajar dalam dunia perpolitikan. Hak interpelasi digunakan untuk menanyakan keterangan program kerja atau janji kampanye Helldy-Sanuji.

"Interpelasi itu kan melakukan bertanya kenapa ini harus dilakukan segala macam. Nah, interpelasi itu kan muncul apakah ada rekomendasi ke penegak hukum, atau apapun apa, rekomendasi sifatnya harus menjalankan itu, kira-kira begitu," ujarnya.

Lebih lanjut, hak interpelasi bukanlah upaya untuk memakzulkan Helldy-Sanuji, melainkan meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

"Interpelasi itu bukan hal yang menakutkan, biasa saja. Gak ada pemakzulan. Pemakzulan kan lain lagi ceritanya," imbuh Iman.

Baca Juga: Jhon Kenedy Azis Desak Kemensos Salurkan Bansos Sebelum Tingkat Pandemi Turun

Selain itu, Iman juga mengingatkan fungsi pengawasan dan penganggaran legislatif khususnya kepada anggota DPRD Cilegon Fraksi Golkar. Menurutnya, kedua fungsi itu harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan pembangunan.

"Fungsi penganggaran juga di situ. Fungsi penganggaran tuh kan sebetulnya melihat makro pembangunannya seperti apa. Cilegon itu kalau gak salah rencana pembangunan panjangnya di tahun 2025, kalau bicara komitmen pembangunan ya," ujarnya.

"RPJMD itu menjabarkan lima tahunan dengan programnya itu tahunan. Nah, itu harus dilihat, mencapai gak? Apa visi yang akan dicapai di jangka panjang tahun 2025 itu. Ini programnya harus sesuai dengan itu, kalau gak sesuai ya melenceng dong kalau semaunya, misalkan dia bangun apa saja boleh-boleh saja. Program apa saja boleh, tetapi harus ada acuan, ada relnya ke jangka panjang itu," sambung Iman.

Baca Juga: Ikut Berduka Vanessa Angel dan Suami Meninggal, Ketum PP AMPG Ilham Permana: Mereka Sahabat Kami

Tak lupa juga, Iman menyoroti soal Kartu Cilegon Sejahtera (KCS) yang menjadi program dan janji kampanye Helldy-Sanuji. Iman mendesak agar janji kampenye tersebut segera direalisasikan.

"KCS itu kan janji politik. Saya mendukung kalau KCS direalisasikan, tapi itu jangan dijadikan ajang pilkada aja. Nawarin KCS ke rakyat tapi gak direalisasikan, itu kan pembohongan publik namanya, rakyat dibohongi dengan hal itu dan itu gak boleh," ucapnya.

"Program bantuan modal, beasiswa, tenaga kerja misalkan lapangan kerja 25 ribu itu kan jangan sampai jadi lipstik aja gtu lho, kan gak bisa diselesaikan dengan joged begitu mah kan," pungkasnya. {topmedia}

fokus berita : #Tb Iman Ariyadi