09 November 2021

Curiga Ada Monopoli Dan Praktik Usaha Tak Sehat, Nusron Wahid Desak KPPU Selidiki Bisnis PCR

Berita Golkar - Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid, meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki bisnis PCR. Nusron meminta harga pokok produksi PCR diungkap.

"Atas nama akuntabilitas dan transparansi, kami minta dirut holding menyampaikan harga pokok produksi yang sebenarnya. Apa benar yang disampaikan oleh Uda Andre (Andre Rosiade) tadi bahwa harga PCR bisa di bawah Rp 200 ribu? Kalau benar, kenapa bisa mahal? Coba jelaskan versi BUMN Farmasi," kata Nusron dalam RDPU Komisi VI DPR dengan BUMN Farmasi, Selasa (9/11).

Baca Juga: Perdana! Ketua Bappilu Golkar Zainudin Amali Konsolidasi Pemilu 2024 di Sulsel

Anggota DPR Fraksi Golkar ini menduga ada praktik usaha yang tidak sehat.  "Karena itu, atas nama hak konstitusional, saya minta pimpinan Komisi VI untuk mengagendakan rapat dengan KPPU untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan.

Karena diduga ada kartel, monopoli, atau praktik usaha yang tidak sehat, sebagaimana diatur dalam UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Usaha yang Tidak Sehat dan Monopoli," katanya.

Nusron menceritakan pengalamannya pernah terkena Covid-19 pada November 2020. Ia mengaku membayar Rp4,5 juta untuk PCR. Sekarang, Presiden Joko Widodo menginstruksikan harga PCR diturunkan maksimal Rp300 ribu. "Sebenarnya BPP PCR yang sebenarnya berapa menurut versi BUMN Farmasi ini?" tanya Nusron. {m.jitunews}

fokus berita : #Nusron Wahid