11 November 2021

Ferdiansyah Bongkar Sejumlah Masalah Dalam 2 Tahun Kinerja Mendikbud Ristek Nadiem

Berita Golkar - Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar yang juga Kabid Organisasi DEPINAS SOKSI, Ferdiansyah menilai, dua tahun kinerja Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Mendikbudristekdikti) Nadiem Makarim banyak keputusan kontroversi terkait kebijakan publik.

"Padahal kami di DPR sudah memberikan solusi gratis, tapi Nadiem seolah tidak mau menurut," tegas Ferdi melalui kanal YouTube Vox Populi Institute Indonesia bertajuk Ngopi Seksi 'Evaluasi Dua Tahun Program Pendidikan Nadiem Makarim', Minggu (7/11).

Ferdi mengungkapkan sejumlah program yang dijalankan Nadiem tidak terlaksana dengan baik. Pertama, mengenai Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menggunakan aplikasi SIPLAH. Ferdi menyatakan, Komisi X DPR RI sudah beberapa kali memberi contoh.

Baca Juga: Ketua Golkar Kota Medan Syaf Lubis Lepas Ratusan Ibu-Ibu Pengajian Al-Hidayah Wisata Religi ke Bukit Lawang

Ia juga banyak menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan untuk kepentingan dalam konteks Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pelaksanaannya dikomandoi oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto.

"Nampaknya ini tidak berjalan, karena Kemendikbudristekdikti tidak menjadikannya sebuah pilihan. Padahal kami sebelumnya menyarankan agar dijadikan pilihan saja dan bukan menjadi satu-satunya," terang legislator Golkar ini.

Akibatnya, lanjut Ferdi, sektor perekonomian di lingkungan sekolah menjadi mati karena tidak ada peredaran uang atau perputaran ekonomi, yang artinya konteks PEN dari uang yang dibelanjakan melalui marketplace tersebut.

Baca Juga: Bangga Prestasi Internasional Sean Gelael, Bamsoet: Dia Pahlawan Motorsport Indonesia

Selain itu, program merdeka belajar yang menimbulkan polemik. Permasalahan dalam hal ini terkait guru, kesiapan dan persiapan, sarana dan prasarana, siswa, serta orang tua murid dibuat bingung.

"Karena tidak ada kajian akademisnya. Tentu ini menjadi rahasia umum yang disampaikan kepada DPR dalam bentuk poin-poin saja, tidak secara jelas tertulis," ungkapnya.

Ferdi menambahkan, adanya program organisasi, sekolah, serta guru penggerak juga ikut mengakibatkan problematika. Menurutnya, program ini terkesan memunculkan diskriminasi.

"Contohnya, tenaga pendidik bisa menjadi kepala sekolah bila sudah menjadi guru penggerak. Hal ini tentunya tidak berdasarkan pada konstitusi dan UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)," bebernya.

Baca Juga: Gerbong Eks Pemain Hingga Pengurus Juku Eja Masuk Pengurus Golkar Kota Makassar Di Bawah Munafri Arifuddin

Namun, kata Ferdi, jika melihat organisasi penggerak yang sudah siap memang tidak ada masalah. Fakta ini jelas berbeda dengan yang baru pertama kali menjalankan program ini dan banyak menimbulkan masalah.

"Karena kan memang anggarannya juga baru turun di September-Oktober. Jika memang niatnya menjadi konsultan atau pelaksana, maka program tersebut tidak akan berjalan," tegas Ferdi.

Ferdi menerangkan, adanya Asesmen Nasional yang dasar hukumnya PP 57/2021 belum juga direvisi. Padahal, sebelumnya Nadiem telah mengajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk dilakukan revisi.

"Sehingga hal ini banyak menimbulkan masalah, misalnya terkait standarisasi, akreditasi, dan beberapa hal yang juga menyebabkan kebingungan masyarakat," pungkasnya. {soksinews}

fokus berita : #Ferdiansyah #Nadiem Makarim