11 November 2021

Cegah Multitafsir, Hetifah Desak Permendikbud 30 Tahun 2021 Direvisi

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi X Fraksi Golkar, Hetifah Sjaifudian, turut menanggapi pro dan kontra Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Hetifah mengatakan, sebaiknya Permenndikbud 30 direvisi agar tidak menimbulkan multitafsir di tengah masyarakat.

"Golkar mengapresiasi upaya Kemendikbudristek untuk menangani permasalahan kekerasan seksual di kampus yang sudah mendesak, namun menyarankan agar pengaturan dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 direvisi dan disosialisasikan dengan lebih baik untuk mencegah multi-tafsir," kata Hetifah, Kamis (11/11).

Hetifah menyayangkan munculnya kekisruhan terhadap aturan itu karena perbedaan persepsi. Ia menegaskan Golkar tak akan menerima aturan yang dapat melegalkan seks bebas di lembaga pendidikan.

Baca Juga: PDIP Sindir Menteri Ekonomi Sibuk Capres, Dave Laksono Bela Menko Airlangga dan Menperin Agus Gumiwang

“Padahal kita sedang berbenah agar kampus menjadi tempat yang aman dan kondusif. Jangan sampai kekisruhan ini menjadikan upaya ini mengalami kemunduran dan bahkan terhambat. Apalagi Partai Golkar selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945," ujar Hetifah.

Hetifah menekankan pentingnya dukungan semua pihak agar tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan bisa diberantas. Ia mengatakan, tindakan kekerasan seksual di kampus kerap terjadi dengan memanfaatkan ketimpangan kuasa yang ada, misalkan oleh dosen terhadap mahasiswa.

“Dalam institusi pendidikan tentunya ada ketimpangan hierarki yang sangat rentan disalahgunakan oleh mereka yang memiliki kuasa," jelasnya.

Baca Juga: Gerbong Eks Pemain Hingga Pengurus Juku Eja Masuk Pengurus Golkar Kota Makassar Di Bawah Munafri Arifuddin

Karena itu, ia menuturkan jangan sampai niat baik untuk menghapuskan kekerasan seksual di lembaga pendidikan terhambat karena terdapat penafsiran yang berbeda. Apalagi masih banyak pihak yang tidak mempercayai bahwa kekerasan seksual marak terjadi di lembaga pendidikan," kata dia.

“Saya mendorong seluruh pihak yang bergerak di bidang pendidikan untuk membaca liputan #NamaBaikKampus oleh teman-teman media agar kita semua sama-sama menyadari betapa urgent-nya situasi sekarang," tuturnya.

Terkait kekhawatiran adanya kemungkinan peraturan ini meningkatkan terjadinya perilaku seks bebas di kampus, Hetifah menegaskan bahwa tiap kampus telah memiliki tata tertib masing-masing yang sebagian besar telah mengatur sanksi untuk perbuatan zina dan tindak asusila.

Baca Juga: Birokrat Ulung Sarat Pengalaman, Sachrudin Bakal Moncer Di Pilkada Kota Tangerang 2024

"Formulasi 'tanpa persetujuan korban' itu, kan, sebetulnya bertujuan untuk menjamin bahwa korban tidak akan turut mengalami sanksi dari kampus setelah mengalami pemaksaan oleh pelaku kekerasan seksual, sehingga korban pun merasa aman dan bebas untuk mengadukan kasusnya," ucap Hetifah.

"Berdasarkan berbagai laporan, banyak korban yang tidak berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya juga karena ketakutan bahwa dirinya akan dituduh 'suka sama suka' dengan pelaku," lanjutnya.

Untuk pelaku kekerasan seksual, Hetifah menyarankan agar dikenakan hukuman ganda baik dalam konteks aturan terhadap kekerasan seksual dan tindak asusila. Dia juga mengimbau agar setiap kampus tetap amanah dan fokus dalam upayanya memberantas kekerasan seksual.

“Hukumannya perlu diperberat, tidak hanya sebagai pelaku tindak asusila atau zina melainkan juga sebagai pelaku kekerasan seksual," tutupnya. {kumparan}

fokus berita : #Hetifah Sjaifudian #Hetifah