12 November 2021

Digitalisasi Penyiaran, Meutya Hafid Minta Masyarakat Tak Mampu Dibantu Dapatkan Akses Informasi

Berita Golkar - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan bahwa dalam rangka kesiapan digitalisasi penyiaran publik di Sumatera Utara nantinya akan ada Analog Switch Off (ASO), maka keberadaaan lembaga penyiaran publik (LPP) seperti TVRI dan RRI dalam menuju digitalisasi penyiaran tersebut haruslah bisa membantu masyarakat dalam mendapatkan berbagai informasi.

“Masyarakatnya sudah siap atau belum, dan yang tidak mampu untuk membeli Set Top Box? Apakah sudah ada bantuan dari pemerintah atau belum, ini yang kami tanyakan,” kata Meutya usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Medan, Sumatera Utara, Kamis (11/11/2021).

Perlu diketahui, ASO mulai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2022 untuk daerah layanan Karo, Simalungungun, Asahan, Pematang Siantar, Tanjung Balai dan Batubara.

 

Baca Juga: Hari Pahlawan, Sarmuji Bersama Pengurus Golkar Jatim Silaturahim Ke Keluarga Veteran di Surabaya

Kemudian pada tanggal 17 Agustus 2022 untuk daerah layanan Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Binjai dan Tebing Tinggi. Dengan data tersebut, maka pada tanggal 18 Agustus 2022 secara efektif pemancar TVRI Sumut sudah full digital.

“Nampaknya PR-nya masih banyak, di antaranya bagaimana Set Top Box bisa disebarluaskan untuk membantu masyarakat, khususnya yang tidak mampu. Jadi untuk mengejar nanti di tahun 2022 tepatnya di bulan April, untuk melakukan switch dari analog ke digital itu masih banyak PR untuk Sumatera Utara,” tambah Meutya.

Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, jangan sampai di tengah kondisi pandemi saat ini yang mana informasi menjadi sangat penting tetapi tidak bisa diakses. “Karena jika nanti televisinya bukan digital, kemudian sudah adanya digitalisasi, mereka nanti tidak bisa menonton televisi, jadi memang harus dibantu bagi masyarakat yang tidak mampu,” kritisi legislator dapil Sumatera Utara I itu.

Baca Juga: Cegah Multitafsir, Hetifah Desak Permendikbud 30 Tahun 2021 Direvisi

Meutya melanjutkan, pemerintah memang punya kewajiban membantu bagi mereka yang tidak mampu.

“Paling tidak menampung aspirasi, daerah mana yang kira-kira belum mendapat bantuan. Ini masih masa pandemi mereka masih perlu informasi tapi kemudian tiba-tiba informasinya tidak bisa diakses, apalagi kalau televisinya bukan digital, lalu pemerintah ganti ke sistem digital. Jadi itu yang harus dipertimbangkan,” tutup Meutya. {dpr}

fokus berita : #Meutya Hafid