15 November 2021

Mahkamah Partai Terbitkan Putusan, Supian HK Tegaskan H Rusli Ketua Golkar Banjar Yang Sah

Berita Golkar - Terbitnya Surat Mahkamah Partai Golongan Karya (Golkar) Nomor B-108/MP-GOLKAR/X/2021 tertanggal 21 Oktober 2021 ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalah DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar.

Terbaru 12 Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar Kabupaten Banjar mengajukan gugatan ke PN Jakarta Barat. Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel, H Supian HK Senin (15/11/2021) mempertegas status H Rusli tetap sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar dengan adanya surat mahkamah partai.

Supian HK menerangkan dengan terbitnya surat Mahkamah Partai Golkar, maka polemik dua kubu yang terjadi di internal Partai Golkar Kabupaten Banjar akhirnya terselesaikan serta mempertegas status Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar adalah tetap H Rusli.

 

Baca Juga: Golkar Tak Pernah Bujuk Ganjar, Nurdin Halid: Hasto Agak Berlebihan, Semacam Kebakaran Jenggot!

"Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan surat bahwa Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kabupaten Banjar adalah sah mengikat secara hukum," terangnya.

Mengutip isi surat tersebut lanjut Supian HK, hasil putusan Mahkamah Partai Golkar menyatakan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar diharuskan untuk melakukan konsolidasi dengan pengurus kecamatan.

Hal tersebut juga sudah dilakukan dan pada hari ini seluruh pengurus tercapai terlaksana. Terkait musda yang dilakukan kubu Gusti Abdurahman yang akrab disapa Antung Aman, imbuhnya maka pihaknya akan melakukan pembinaan terlebih dahulu.

"Kami akan membina dahulu, siapa tahu bukan dia, kami juga minta agar DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar melakukan upaya damai atau islah dengan mereka," ujarnya.

Baca Juga: Supriansa Salurkan Ratusan Paket Sembako Untuk Warga Korban Puting Beliung di Laringgi

Ditegaskannya pihaknya akan melakukan sesuai dengan aturan dan arahan partai. Adapun pada saat ini yang bersangkutan mendapatkan pemberhentian sementara, selanjutnya apabila yang bersangkutan menyepakati untuk bersatu dan menaati aturan, maka tidak akan dicabut status keanggotaan di Partai Golkar. "Kedua belah pihak bisa melakukan pertemuan dan mengikuti aturan tersebut," harapnya.

Kuasa hukum 12 PK yang menitipkan surat ke DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar, DPD Partai Golkar Kalsel, Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Kesbangpol dan KPU Kabupaten Banjar hingga Ketua DPRD Kalsel, dirinya menurutnya salah sasaran. "Harusnya ke Mahkamah Partai, bukan ke saya sebagai ketua DPRD," ucapnya.

Diketahui juga penyebab gugatan yang disampaikan 12 PK Partai Golkar Kabupaten Banjar, yakni tentang diberhentikan mereka yang dianggap secara sepihak jelang Musda X DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar. Mereka ini merasa dirugikan, sebab kehilangan hak suara dan hal itu menurutnya tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar.

Baca Juga: DKI Jakarta Masuk Musim Banjir, Judistira Hermawan Soroti Drainase Kota Hingga Sumur Resapan

Sesuai dalam surat 12 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Banjar yang mengajukan gugatan ke PN Jakarta Barat, masing-masing Kecamatan Martapura Kota, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Sambung Makmur, Mataraman, Martapura Barat, Pengaron, Tatah Makmur, Martapura Timur, dan Kecamatan Astambul.

Kemudian dilakukan musyawarah luar biasa yang menetapkan Gusti Abdurrahman atau Antung Aman sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar. Sementara dari DPD Partai Golkar Kabupaten Banjar menganggap pemberhentian 12 PK tersebut karena masa bakti kepengurusan telah berakhir sehingga bisa diperpanjang atau tidak. {tribun}

fokus berita : #Supian HK #H Rusli