16 November 2021

Soal Pergantian Ketua DPRD Kaltim, Fraksi Golkar Minta Gubernur Jangan Ikut Campur

Berita Golkar - Komisi I DPRD Kaltim, telah berkonsultasi dengan Kemendagri. Pihak Kemendagri pun meminta agar proses pergantian Ketua DPRD Kaltim, mengikuti aturan yang ada. Atas hal tersebut fraksi Golkar pun meminta agar segera pergantian DPRD Kaltim segera dilaksanakan.

Wakil ketua Fraksi Golkar Sarkowi V Zahry, Selasa (16/11/2021), mengatakan pihaknya tidak terlalu mempermasalahkan jika saat ini Makmur masih aktif bertugas sebagai Ketua DPRD Kaltim.

Hanya saja ia meminta agar proses administrasi pergantian sebaiknya segera dilakukan. Apalagi hal tersebut dibuktikan dengan putusan Mahkamah Partai Golkar maupun sidang Paripurna yang digelar tanggal 2 November silam.

Baca Juga: Ace Hasan: Pak Airlangga Bukan Hanya Milik Golkar Tapi Miliki Masyarakat Jawa Barat Bahkan Indonesia

"Tetap sah dong DPRD ada aturannya ada Undang-undang MD3 ada PP dan tatib paripurna dilaksanakan dengan korum sempat ditunda akhirnya dihadiri 38 dipimpin unsur wakil ketua tiga orang ada Sekwan dan membacakan hasilnya. Secara aturan kelembagaan sesuai aturan, PP dan tatib DPRD Kaltim," ucapnya.

Ia menilai sebaiknya Gubernur harus segera merespon surat yang diberikan dari DPRD terkait pergantian Makmur HAPK. Apalagi ia mengkritisi keputusan Gubernur yang harus menunggu putusan Inkracht pengadilan Negeri.

Menurutnya Gubernur tidak boleh mengintervensi langkah-langkah yang dilakukan oleh DPRD Kaltim terkait pergantian Makmur HAPK. Jadi gubernur tidak punya hak menilai sebuah agenda DPRD. Tidak boleh mencampuri masalah DPRD Kaltim.

Baca Juga: Dyah Roro Esti Desak Pertamina Lakukan Investigasi Matang Kebakaran Kilang Cilacap

"Ketika menerima surat lihat dulu proses yang ada kewenangan gubernur apa itu dilakukan secara administratif jangan mencampuri urusan DPRD tulis itu," ucapnya.

Sebab hal tersebut merupakan masalah administratif. Bahkan urusan tersebut juga tertuang dalam Undang-undang Pemerintah daerah terkait pergantian anggota maupun pimpinan di DPRD Kaltim. "Administrasi Karena gubernur itu Undang-undang Pemda adalah wakil pemerintah daerah sehingga melalui gubernur bukan (dia) yang memutuskan," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Gubenur Hadi Mulyadi mengatakan tetap tidak akan meneruskan surat terusan pergantian ketua DPRD sebelum putusan Inkracht dari Pengadilan Negeri. Sebab hal tersebut merupakan hak setiap warga negara Indonesia dalam melakukan upaya hukum.

Baca Juga: Komisi III DPR RI Setujui Adies Kadir Pimpin Panja RUU Kejaksaan

"Saya kira hak setiap orang, melakukan perlawanan hukum atau hak jawab, dan sebagainya," ucap Wagub Hadi Mulyadi, Kamis (11/11/2021).

Hal itupun sudah dibicarakan dengan Isran Noor. Bahkan Isran Noor menurut Hadi tegas untuk menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri. Ia menegaskan bahwa DPRD harus mengikuti aturan yang berlaku. Sebab dalam bernegara, mentaati aturan hukum berada dalam tingkatan tertinggi melebihi apapun.

"Itu kan soal persepsi masalah hukum, kalau persepsi hukum kita serahkan lembaga hukum yang menilai. DPRD kan bukan lembaga hukum, lembaga hukum kan pengadilan," ucap Hadi Mulyadi.

Diberitakan sebelumnya Fraksi Golkar terus kekeuh agar pergantian ketua DPRD Kaltim terus bergulir. Bahkan saat ini surat terhs pergantian ketua DPRD ke Gubernur masih dibuat. Meskipun surat belum diterima Gubernur, pemerintah provinsi Kalimantan Timur pun menolak permintaan DPRD Kaltim.

Baca Juga: Mahkamah Partai Terbitkan Putusan, Supian HK Tegaskan H Rusli Ketua Golkar Banjar Yang Sah

Gubernur Isran Noor Melalui Wakil Gubenur Hadi Mulyadi menyebut Pemerintah akan menunggu hasil putusan pengadilan Negeri.

Jika memang hasil putusan menolak permintaan Makmur HAPK, maka pergantian pun terus dilanjutkan. Namun jika permintaan Makmur HAPK selaku ketua DPRD diterima maka pergantian dinyatakan gugur.

Sekretaris Fraksi Golkar Nidya Listiyono, Selasa (9/11/2021) mengatakan pihaknya akan menunggu putusan Gubernur. Jika memang dalam waktu tujuh hari setelah surat tersebut dikirim Gubernur dan tidak direspon, maka pihaknya akan menyurati Mendagri.

Menurutnya hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Baca Juga: Kenapa Golkar Begitu Ngebet Melamar Ganjar Pranowo?

"Pak Hadi menunggu keputusan pengadilan negeri itu hak mereka. Ada undang-undang 7 hari ditindaklanjuti kemudian kita bersurat Kemendagri. Pemerintah kepanjangan Mendagri kita bersurat ke sana toh. Silakan saja tentu kita berharap semua menghormati proses sudah kita ikuti bersama," ucap Nidya Listiyono. {kaltim.tribunnews}

fokus berita : #Sarkowi V Zahry