26 November 2021

Bambang Patijaya Nilai Permendag Tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor Dikeluarkan Sepihak

Berita Golkar - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya mengkritisi dengan munculnya Permendag no 19, tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Eksport yang dikeluarkan secara sepihak oleh Kementerian Perdagangan tanpa berkoordinasi dengan kementerian teknis.

"Misalkan yang terkait dengan pengaturan ekspor komoditas pertambangan, yang semestinya diatur dan harus mendapat Rekomendasi Ekspor dari Kementerian ESDM (Ditjen Minerba) menjadi tidak lagi diperlukan menurut Permendag No.19 Tahun 2021 jika sebuah komoditas pertambangan masuk kedalam Neraca Komoditas," kata Bambang kepada wartawan, Jumat (26/11/2021).

Baca Juga: Hardy Surbakti: Golkar Sumut Siapkan Kader Terbaik Untuk Calon Gubsu di Pilkada 2024

Politikus Partai Golkar ini menilai dengan munculnya Permendag No.19, tahun 2021 ini akan mengacak ngacak regulasi pertambangan yang selama ini sudah berjalan.

"Jadi ada celah bagi "pemain" untuk dapat melakukan ekspor barang tambang tanpa Persetujuan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM, hal ini sangat berbahaya," tegas Bambang.

Selama ini, lanjut Bambang, RKAB adalah instrumen kontrol bagi pemerintah untuk memastikan bahwa produk pertambangan yang akan dieksport telah memperhatikan aspek aspek teknis, diantaranya cadangan mineral, pemenuhan kewajiban lingkungan, termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi pasca tambang.

Baca Juga: Idris Laena Dukung Sikap Jokowi Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Dan Tetap 2 Periode

"Kita setuju terhadap upaya mendorong kemudahan dunia usaha untuk melaku ekspor, tapi tentu tidak mengabaikan instrumen kontrol atau pengendalian yang bersifat sustainable terhadap produk pertambangan tersebut," ucapnya.

Oleh karena itu, Bambang meminta dari Kementerian Perdagangan untuk dapat mengevaluasi Permendag no 19, tahun 2021 ini.

"Paling tidak segera berkoordinasilah dengan Kementerian teknis ketika akan membahas Neraca Komoditas, seperti dengan Kementerian ESDM dan tidak menterjemahkan menurut tafsir sendiri RPP Sektor Perdangan sebagai turunan dari UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," pungkasnya. {teropongsenayan}

fokus berita : #Bambang Patijaya