01 Desember 2021

Minta KLHK Jujur dan Transparan, Dedi Mulyadi: Jangan Salahkan Curah Hujan Penyebab Banjir Sintang

Berita Golkar - Menanggapi penjelasan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rahabilitasi Hutan (Dirjen PDASRH) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan KLHK harus jujur dan transparan saat menjabarkan penyebab banjir Sintang di Kalimantan Barat yang berlangsung selama empat pekan.

Menurutnya, alasan panjang sungai dan curah hujan yang tidak tertampung oleh daerah resapan tidak masuk akal untuk diterima sebagai akar masalah penyebab banjir Sintang.

“Yang Bapak sampaikan itu merupakan argumen akademis. Tapi publik sudah tahu lho Pak panjang sungai dari dulu tidak berubah. Yang berubah itu lebar sungai, kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi ini akibatnya dari penebangan hutan.

 

Baca Juga: Ketua Golkar Elita Budiarti Didaulat Pimpin Kaukus Perempuan Politik Kabupaten Subang

Kalau KLHK tidak jujur memberikan jawaban sampai kapan pun ini tidak menyelesaikan masalah. Kan ini penyakit, jadi akui saja.” tegas Dedi pada Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KLHK terkait rencana program/kegiatan TA 2022 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Dedi juga menekankan KLHK perlu memperhitungkan penyebab banjir Sintang akibat deforestasi hutan di sekitar wilayah banjir. Baginya, deforestasi yang tidak terkontrol bisa mempengaruhi daya tampung resapan air hujan.

“Jawab dengan jujur. Kalau memang terjadi pengurahan jumlah hutan yang berdampak pada curah hujan yang tidak bisa tertampung lagi oleh kawasan hutan sehingga airnya cepat mengalir di tempat yang rendah, berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang berubah jadi penambangan?” tanya Dedi.

Baca Juga: Dikunjungi Wakil Walikota Mardison Mahyuddin, Warga Pariaman Yang Dapat Bantuan Rutilahu Dari John Kenedy Azis Terharu

Oleh karena itu, agar banjir ini tidak menjadi bencana yang berkepanjangan dan berulang, Anggota Fraksi Partai Golongan Karya (F-Golkar) tersebut berharap KLHK menguatkan koordinasi antar direktorat jenderal, memperketat izin, membuat relugasi yang lugas dan jelas, sekaligus menjalankan prinsip kerja dengan sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan.

“KLHK harus bersikap tegas, sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi KLHK. Pembangunan ini tidak direkomendasikan karena akan mengakibatkan kerusakan. Jelasin berdasarkan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang telah dikerjakan. Harus punya prinsip,” tutup legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII tersebut. {dpr}

fokus berita : #Dedi Mulyadi