03 Desember 2021

Dukung Pemerintah Abaikan Protes China, Christina Aryani: Indonesia Tak Pernah Akui Klaim Sepihak Mereka

Berita Golkar - Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mendukung pemerintah mengabaikan protes China soal pengeboran minyak di Laut Natura Utara. Christina menekankan protes yang dilayangkan China tidak memiliki dasar hukum.

"Indonesia tidak pernah mengakui klaim sepihak China atas nine dash line, dan karenanya tidak perlu menanggapi protes-protes tanpa dasar hukum tersebut," kata Christina dalam keterangannya, Jumat (3/12/2021).

Christina menjelaskan, dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982) dinyatakan bahwa ujung selatan Laut Cina Selatan merupakan bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sejak 2017, kawasan tersebut dinamakan Laut Natuna Utara.

Baca Juga: Mediasi Gagal, Sengketa Golkar Kaltim Vs Walikota Samarinda Berlanjut Ke Persidangan

"Sesuai ketentuan Pasal 56 UNCLOS, Indonesia mempunyai hak berdaulat untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayah tersebut," sebutnya.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar itu pun meyakini pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, telah melakukan serangkaian upaya menanggapi protes China.

"Kami juga meyakini Kemenlu RI sudah dan akan terus melakukan langkah-langkah diplomatik terukur untuk menyikapi hal ini," terang Christina.

Baca Juga: Jadi Ketua Ormas MKGR Kaltim, Hasanuddin Mas’ud: Airlangga Presiden RI, Rudy Mas’ud Gubernur Kaltim

Guna menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara, Christina menganggap perlu penguatan kelembagaan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Bakamla harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk memastikan kehadiran negara di Laut Natuna Utara.

"Kesempatan ini sekaligus saya gunakan untuk mendorong pemerintah memperkuat Bakamla sebagai coast guard kita untuk menjalankan tugas-tugas pengamanan terhadap kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi di ZEE," tutur Christina.

"Kehadiran negara dalam berbagai bentuk di wilayah ZEE harus diintensifkan sebagai penangkal klaim-klaim sepihak negara lain," pungkas Wasekjen Bidang Hukum dan HAM DPP Golkar.

Baca Juga: Zulfikar Arse Sadikin Apresiasi Implementasi UU Desa Oleh Pemkab Bekasi

Seperti diketahui, pemerintah China disebut meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah maritim yang dianggap kedua negara sebagai bagian wilayah mereka saat ketegangan memuncak di perairan Laut China Selatan.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (1/12/2021), informasi ini disampaikan oleh empat sumber yang mengetahui persoalan ini kepada Reuters. Dilaporkan Reuters bahwa satu surat dari para diplomat China kepada Kemenlu RI dengan jelas meminta untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara, karena itu terjadi di dalam wilayah China. {news.detik}

fokus berita : #Christina Aryani