13 Desember 2021

Ace Hasan Wanti-Wanti BNPB Jangan Jadikan Penerapan Karantina COVID-19 Ladang Bisnis

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mewanti-wanti penerapan masa karantina Covid-19 selama 10 hari jangan sampai dijadikan ladang bisnis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan para pemilik hotel.

Ace mengatakan, apa yang disampaikannya tersebut merupakan aspirasi dari masyarakat, terkait kebingungan mereka perihal kebijakan karantina. Pasalnya, kebijakan tersebut selalu berubah-ubah dalam beberapa waktu terakhir ini.

Apalagi pemerintah telah menyediakan tempat karantina bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), namun masih banyak masyarakat yang harus karantina di hotel dengan biaya yang cukup lumayan tinggi.

Baca Juga: Sari Yuliati Harap Sirkuit Mandalika Mampu Lahirkan Atlet Motorsport Asal NTB

"Jangan sampai ada tuduhan masyarakat bahwa ini bisnisnya BNPB, bekerja sama dengan para pemilik hotel. Jangan sampai begitu Pak, ini yang harus ditepis," ujar Ace dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (13/12/2021).

Ace bahkan mengaku menerima pengaduan dari masyarakat, ketika adanya paket karantina di hotel selama 10 hari dengan biaya sebesar Rp 24 juta. Menurutnya, harga sebesar itu tentu sangat memberatkan Warga Negara Indonesia (WNI) yang baru pulang dari luar negeri.

"Tidak ada masalah kalau memang ada penjelasan yang transparan dan terbuka berdasarkan pada ilmiah. Kebijakan yang berdasarkan pada bukti, pada kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dan masalah buat di masyarakat," ujar Ace.

Baca Juga: Airlangga Terpilih Jadi Presiden, Henry Indraguna: Kemiskinan Di Indonesia Bisa Ditekan Nol Persen

Ia pun meminta BNPB transparan terkait kebijakan karantina tersebut. Hal ini agar tidak timbul kecurigaan yang buruk terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 itu.

"Intinya ada satu penjelasan yang transparan, terbuka, dan dibangun berdasarkan atas argumentasi scientific. Supaya jangan sampai menimbulkan kecurigaan yang macam-macam di tengah masyarakat," ujar politisi Partai Golkar itu.

Sementara itu, Kepala BNPB Letjen Suharyanto dalam rapat dengar pendapat itu menjelaskan bahwa kebijakan terkait karantina bukan dibuat oleh pihaknya. BNPB selaku Satuan Tugas Covid-19 hanya menjalankan aturan dari keputusan para menteri.

"Jadi ini kami akan angkat ke pimpinan atas karena penentuan 10 hari ini berdasarkan keputusan para menteri, kami kasatgas hanya menjalankan saja," jawab Suharyanto. {beritasatu}

fokus berita : #Ace Hasan Syadzily