17 Desember 2021

Apresiasi Gugatan PT 20 Persen Ke MK, Zulfikar Arse Sadikin: Tak Perlu Teriak-Teriak Di Ruang Publik

Berita Golkar - Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi sejumlah pihak yang mengajukan pengajuan uji materi (judicial review) pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal tersebut mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen yang banyak dipersoalkan parpol lain.

“Apa yang dilakukan warga negara kita dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi itu kita apresiasi. Begitulah sikap warga negara kalau dia merasa dirugikan atas hadirnya Undang-Undang yang dibentuk oleh DPR dan presiden. Itu namanya pembelajaran hukum dan politik,” ujar Zulfikar kepada kumparan, Jumat (17/12).

Baca Juga: Survei LSI: Elektabilitas Golkar Pepet PDIP Dengan 14,1 Persen, Airlangga Capres Tertinggi Dengan 16,2 Persen

Menurutnya, melakukan upaya hukum melalui judicial review di MK lebih tepat jika dibandingkan hanya melontarkan kritik presidential threshold di ruang publik.

“Ke depan, kalau memang sudah ada undang-undang, lalu dia merasa dirugikan, datanglah ke Mahkamah Konstitusi, judicial review, jadi enggak perlu teriak-teriak atau bagaimana lah,” kata Zulfikar.

“Jadi, jangan sampai gara-gara kita tidak bisa nyalon, kita marah-marahin Undang-Undang (Pemilu) itu. Makanya, saya apresiasi apa yang dilakukan Pak Gatot [Nurmantyo] dan Refly Harun itu. Dia kan merasa dirugikan tuh, ya sudah, datang saja ke tempat yang bisa mereview itu, Mahkamah Konstitusi. Ya itulah sikap warga negara, mestinya begitu,” lanjut dia.

Baca Juga: Pengamat: Kinerja Terukur, Modal Airlangga Diusung Golkar Jadi Capres Unggulan di 2024

Zulfikar menyebut tidak ada agenda DPR untuk merevisi UU Pemilu dan memfasilitasi turunnya PT. Terlebih, revisi tersebut sudah dikeluarkan dari program legislasi nasional (prolegnas).

“Kalau soal itu (revisi UU Pemilu), kita kan pembentuk Undang-Undang sudah sepaham, bahkan sepakat, revisi itu sudah dikeluarkan dari prolegnas. Kalau sudah sepaham dan sepakat, kita hormati. Kalau memang nanti dalam perkembangannya lain, ya silakan saja (revisi),” sebut Zulfikar.

Ia juga mengingatkan Pemilu Serentak 2024 semakin dekat, sehingga usulan terkait revisi UU Pemilu perlu dipikirkan secara matang.

Baca Juga: Sambangi Kader Golkar Kota Bekasi, Wenny Haryanto: Kunci Kemenangan Cuma Satu, Bersatu!

“Tetapi, harus kita hitung betul. Ini kan waktu makin dekat. Kita tidak ada terbesit sedikit pun untuk tidak melakukan Pemilu 2024. Kalau masih ada keinginan merevisi, cukup tidak waktunya?” kata Zulfiar.

“Sebenarnya banyak momen menuju 2024 itu. Belum lagi momen Pilkada, 2022 (ada) KTT G20, PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional), menuntaskan program-program Jokowi-Ma'ruf, masih banyak,” tandasnya.

Pengajuan judicial review ke MK terkait PT 20 persen diajukan politikus Gerindra Ferry Juliantono dan Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun serta 2 anggota DPD. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo juga ikut mengajukan gugatan tersebut.

Baca Juga: Kinerja Luar Biasa Sebagai Menteri dan Ketum Golkar, LIPI: Airlangga Bakal Moncer di Pilpres 2024

Dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur ketentuan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR, atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Tercatat sudah ada 13 kali gugatan sebelumnya terkait Pasal 222 tersebut. Lima di antaranya tidak diterima karena masalah kedudukan hukum atau legal standing. {kumparan}

fokus berita : #Zulfikar Arse Sadikin