11 Januari 2022

Sugawa Korry Dukung Insentif Untuk Kepala Desa Hingga Perangkat Desa

Berita Golkar - Golkar Bali dukung insentif untuk kepala desa dan dorong tahun 2023 dianggarkan insentif untuk perangkat desa. Gubernur Bali memberikan insentif kepada Perbekel dan Bandesa Adat se-Bali setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Insentif untuk perbekel sebesar Rp 1,5 juta per bulan untuk 636 perbekel se-Bali mulai bulan Januari 2022 dan insentif untuk Bandesa Adat dinaikkan sebesar Rp 1 juta dari semula sebesar Rp1,5 juta per bulan menjadi Rp2,5 juta per bulan untuk 1.493 Bandesa Adat se-Bali.

Total anggaran untuk insentif perbekel sebesar Rp 11,4 miliar sudah dialokasikan dalam APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Baca Juga: Survei Indikator: Airlangga Hartarto Ungguli Megawati Dalam Elektabilitas Ketum Parpol

Sedangkan total anggaran untuk insentif Bandesa Adat se-Bali dialokasikan dalam bantuan operasional desa adat sebagai bagian dari total anggaran desa adat sebesar Rp 300 juta per desa adat.

Ketua DPD 1 Golkar Bali, I Nyoman Sugawa Korry setuju usulan eksekutif untuk menyiapkan anggaran insentif kades se-Bali tahun 2022. Partai Golkar melalui Fraksi Partai Golkar Provinsi Bali mendukung sejak awal dan akan mengawal dalam pembahasan-pembahasan Rencana APBD sampai dengan disahkannya APBD 2022 Provinsi Bali.

Hal ini dilandasi pertimbangan beratnya tugas-tugas para kades dalam penanganan Covid-19 di desa-desa. Bersama-sama dengan bendesa adat, para kades bekerja maksimal di pelosok desa.

Baca Juga: Sebut PLN Terlalu Dimanja Status Monopoli, Bambang Patijaya: Cari Solusi Jangka Panjang Untuk Krisis Batu Bara

"Untuk insentif kepada bendesa juga kami sepakati melalui bantuan desa adat. Namun, usulan kami yang belum terpenuhi akibat dari keterbatasan anggaran adalah insentif untuk perangkat desa. Tahun 2023, kami berharap insentif untuk perangkat desa bisa dianggarkan," ucapnya.

Imbuh Sugawa Korry, Golkar berpandangan bahwa perangkat desa adalah ujung tombak pelayanan di pelosok desa serta pelaksana terdepan atas program-program pemerintah maupun pembangunan di desa. Tentang berapa besarnya insentif yang diberikan, sangat tergantung dari kemampuan anggaran pemerintah provinsi Bali.

"Kami bersama-sama dengan fraksi-fraksi lainnya akan berkomunikasi dan mendiskusikan terkait dengan upaya mewujudkan insentif tersebut," jelasnya. {radarbali.jawapos}

fokus berita : #Sugawa Korry