19 Januari 2022

Beri Masukan Soal IKN Hingga Pandemi, HR Agung Laksono Sambangi Wapres KH Ma’ruf Amin

Berita Golkar - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima kunjungan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto bersama empat anggota lainnya di Istana Wapres, Selasa (18/1). Kepada Ma'ruf, Wiranto dan anggota melaporkan beberapa hal yang menjadi fokus nasihat atau pertimbangan Wantimpres kepada Presiden Jokowi tahun ini.

"Tahun ini kami memfokuskan beberapa hal, seperti perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), penanganan COVID-19 juga masalah pembangunan SDM untuk mengantisipasi bonus demografi nanti," kata Wiranto melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1).

Terkait landasan hukum perpindahan IKN yang tengah dipersiapkan, anggota Wantimpres Agung Laksono berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai aspek dan mensosialisasikannya kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan guna menghindari respons negatif di waktu yang akan datang.

Baca Juga: Survei LSI: Golkar Dan Airlangga Dinilai Berperan Penting Dan Berkontribusi Besar Pulihkan Ekonomi RI

"Mungkin perlu sosialisasi sehingga lebih mengamankan, baik selama masa sidang, maupun pasca persidangan," ujar Agung Laksono.

Sementara terkait penanganan pandemi COVID-19, Wantimpres menyoroti langkah-langkah pemulihan ekonomi nasional, salah satunya melalui pengembangan UMKM.

Dalam upaya memberi kemudahan mendorong pengembangan UMKM, Wantimpres kerap menemukan laporan pelaku UMKM yang mengalami kesulitan mengurus perizinan usaha akibat regulasi dan proses birokrasi yang dianggap cukup berat untuk dipenuhi.

Terakhir, Wiranto menyampaikan terkait pembangunan SDM dalam menghadapi bonus demografi di Indonesia. Ia khawatir apabila tidak tertangani dengan baik, bonus demografi yang terjadi nantinya justru akan menambah beban perekonomian Indonesia.

Baca Juga: Ahmad Doli Kurnia Ingatkan Pembangunan Ibukota Negara Baru Tak Bebani APBN

"Kami melihat ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dari perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga ahli dengan pendidikan vokasional yang menghasilkan [tenaga kerja]. Barangkali itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah supaya tidak meleset," ungkap Wiranto.

Mendengar masukan anggota Wantimpres, Ma'ruf merespons secara positif karena hal yang disampaikan sejalan dengan fokus yang saat ini tengah ditangani pemerintah. Mengenai perkembangan UMKM, Ma'ruf berharap kendala yang ditemui pelaku UMKM seperti perizinan dapat diatasi dengan keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Ma'ruf mengatakan, MPP menjadi sarana bagi masyarakat termasuk UMKM untuk mengurus berbagai macam hal dengan terintegrasi, dan tentunya memangkas proses birokrasi.

Baca Juga: Golkar Siapkan Andika Hazrumy Maju di Pilgub Banten 2024

"Ini juga yang sedang kita usahakan. MPP itu [bahkan] jemput bola. Jadi bukan hanya MPP di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat kelurahan. Mengurus paspor di situ, perizinan, ya, di situ. Ini sebenarnya dalam rangka reformasi birokrasi yang kita inginkan," ujar Ma'ruf.

Meski begitu, Ma'ruf tak menampik proses itu memerlukan waktu. Hingga saat ini, tercatat baru tersedia 45 MPP di Indonesia atau baru mencapai 10% dari target ketersediaan MPP yang ada di daerah.

Terkait pembangunan SDM, Ma'ruf memastikan pemerintah saat ini tengah berusaha agar pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Salah satunya dengan melakukan upaya pembinaan terhadap guru pelopor di pendidikan tinggi melalui program Kampus Merdeka.

Baca Juga: Gandung Pardiman Siap Bantu UMKM Cah Enom Kembangkan Produk Lokal Bersaing di Pasar Global

Ma'ruf berharap dengan meningkatnya kualitas guru ada, hal itu dapat berdampak positif pada kualitas pendidikan termasuk kualitas tenaga kerja di Indonesia.

"Ini [pembangunan SDM] dilakukan, yaitu melalui pendidikan vokasi, melalui Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas, kemudian juga Politeknik. Sekarang juga sekolah-sekolah kejuruan diperbanyak. Dari hasil evaluasi, masih banyak tamatan tenaga kerja kita yang belum linked [dengan industri], sehingga kita mulai melakukan kerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri," ungkap Ma'ruf.

Ma'ruf juga berharap Wantimpres turut memantau perkembangan kebijakan pemerintah hingga level implementasi untuk memastikan kebijakan dapat menjembatani keinginan dan kebutuhan masyarakat. "Tolong nanti dari Wantimpres bisa melihat petanya masih seperti ini. Kalau dibiarkan akan terus seperti itu," kata Ma'ruf.

Baca Juga: Kunker KE DPRD Provinsi Sulsel, Ini Yang Dibicarakan Pinto Jayanegara Dengan Andi Ina Kartika Sari

"Kita [memang] memerlukan juga. Dengan pengamatan lebih banyak, [informasi yang diperoleh] dapat lebih lengkap," tutupnya.

Anggota Wantimpres yang hadir bersama Wiranto yaitu Muhamad Mardiono, Putri Kus Wisnu Wardani, Agung Laksono, Sidarto Danusubroto serta Sekretaris Wantimpres Agus Widodo.

Sementara Ma'ruf didampingi Plt. Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan Masykuri Abdillah, serta Plt. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Lukman Hakim Siregar. {kumparan}

fokus berita : #Agung Laksono #KH Ma’ruf Amin