27 Januari 2022

Dave Laksono Pastikan Segera Ratifikasi Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura

Berita Golkar - DPR memastikan akan segera melakukan ratifikasi perjanjian estradisi antara Indonesia dan Singapura. Demikian jugua perjanjian hukum mengenai pengelolaan ruang udara atau flight information region (FIR), dan pertahanan atau defence cooperation agreement (DCA).

Apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) cepat mengirimkan surat presiden (surpres) pembahasan perjanjian Indonesia dan Singapura tersebut, maka DPR juga bakal membahas dalam waktu singkat.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono mengatakan proses pembahasan ratifikasi perjanjian internasional dilakukan seperti membahas rancangan undang-undang (RUU). Namun, menurutnya, ratifikasi perjanjian internasional tidak perlu masuk dalam prolegnas dan biasanya dibahas dalam waktu tidak terlalu lama.

Baca Juga: Amran Bakar Nai Tegaskan Golkar se-Sulteng Solid di Bawah Kepemimpinan Airlangga

“Tidak usah (masuk prolegnas), karena ini kan ratifikasi, ini cepat dibahasnya, paling banyak tiga kali rapat atau minimal satu kali rapat, terus langsung disetujui,” ujar Dave di Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Dave mengatakan saat ini DPR menunggu surpres untuk membahas ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura. “Saya tidak tahu apakah nanti akan dibahas di Komisi III atau Komisi I, tetapi biasanya perjanjian internasional dibahas di Komisi I. Namun, karena ini juga terkait perjanjian hukum, bisa jadi dibahas di Komisi III atau juga dibahas bersama-sama komisi I dan komisi III,” ucap Dave.

Hal senada disampaikan anggota Komisi I dari Fraksi PKS Sukamta. Menurutnya, proses ratifikasi perjanjian internasional sama seperti proses pembahasan dan pengesahan RUU.

Baca Juga: Supriansa Sambut Baik Disahkannya Perjanjian Ekstradisi Pemerintah RI-Singapura

“Setelah pemerintah mengantarkan ke DPR, maka akan dilakukan penjadwalan dan pembahasan sesuai dengan penugasan di Bamus (Badan Musyawarah), biasanya didelegasikan ke Komisi I. Ini termasuk RUU yang cepat dan mestinya simpel. Yang penting segera dikirim ke DPR,” kata Sukamta.

Sukamta juga menuturkan Indonesia dan Singapura sebenarnya sudah pernah menandatangani perjanjian ekstradisi dan DCA pada 2007. Namun, perjanjian itu tak kunjung diratifikasi, karena selalu terhenti di parlemen.

“Kalau saat ini konstelasi politiknya sudah berbeda dengan dulu. Yang penting pencermatan atas pasal-pasal perjanjian perlu dilakukan mendalam, guna memastikan keuntungan bagi Indonesia dan tetap prioritaskan keamanan kedaulatan wilayah Indonesia,” ujar Sukamta. {beritasatu}

fokus berita : #Dave Laksono