28 Januari 2022

Misbakhun Ingatkan DJKN Kemenkeu Cermati Praktik Patgulipat Obligor BLBI

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai terdapat permainan obligor maupun debitur Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dalam menguasai aset yang sebenarnya telah disita pemerintah. Ia meminta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mencermati praktik patgulipat obligor.

"Biasanya obligor maupun debitur BLBI menggunakan pihak lain sebagai kendaraan untuk kembali menguasai aset yang pernah dirampas negara," ujar Misbakhun dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DJKN Kemenkeu di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/1/2022).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan ada skema Master Settlement and Acquitition Agreement (MSAA) dan Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA) untuk mengembalikan aset negara dalam rangka penyelesaian perkara BLBI.

Baca Juga: Sosialisasi Capres 2024, Taufan Pawe Ajak Warga Luwu Timur Dukung Airlangga Hartarto

Untuk itu, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah menyita berbagai aset dari obligor dan debitur BLBI. Setelah BPPN dibubarkan, berbagai sitaannya diserahkan ke Perusahaan Pengelola Aset (PPA). “Sudah jelas ketentuannya bahwa tidak boleh pemilik lama itu menjadi pemilik kembali dari aset, tetapi proses vehicling terjadi,” katanya.

Misbakhun mencontohkan sebuah pabrik tekstil di Solo, Jawa Tengah, yang sebelumnya disita untuk pemulihan aset negara. Ternyata, pemilik lama bisa memiliki pabrik itu lagi. “Bagaimana mungkin setelah dibeli oleh seorang notaris, kembali kepada pemilik lamanya. Kalau pemerintah mau menuntut, itu bisa,” ujar Misbakhun.

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur II ini menegaskan negara mengeluarkan banyak uang untuk BLBI. Sebab, dana BLBI yang dikucurkan mencapai Rp600 triliun. “Menurut saya, perhatian yang lebih serius harus ditujukan ke soal itu,” ujar Misbakhun.

Baca Juga: Hamka B Kady: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pembangunan Ibukota Baru

Ia menambahkan pemerintah dan BI masih menanggung beban pengucuran BLBI tersebut. Selain itu, pemerintah juga belum melunasi obligasi rekap ke BI yang bunganya 0,01 persen. “BI tidak bisa melakukan upaya-upaya lain selain menjadikan itu lindung nilai. Ini masalah yang sangat serius berkaitan beban utang kita,” pungkasnya. {dpr}

fokus berita : #Misbakhun