28 Januari 2022

Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, Dito Ganinduto Minta Satgas BLBI Kejar Para Obligor

Berita Golkar - Indonesia dan Singapura telah melakukan penandatanganan Perjanjian Ekstradisi antar kedua negara pada Selasa (25/1/2022) lalu. Hal ini tentu menjadi perhatian DPR terkait para obligor BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) yang saat ini dalam pengejaran Satgas BLBI. Guna menindaklanjuti kesepatan ekstradisi ini, Komisi XI DPR RI segera membahasnya dengan Satgas BLBI.

“Komisi XI DPR segera menjadwalkan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangans terkait perkembangan penanganan yang dilakukan Satgas BLBI. Setuju ya?” tanya Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: Hanan A Rozak Minta Kementerian LHK Beri Perhatian Khusus Perlindungan Hutan

Selain itu, kata politisi Partai Golkar tersebut, Komisi XI DPR menyetujui DJKN agar mengoptimalkan pengurusan piutang negara melalui rekonsilisasi dan pemutakhiran data piutang negara pada Kementerian dan Lembaga dan BUN serta penguatan database piutang negara sebagai tools untuk melakukan pengelolaan piutang negara.

Lebih jauh Dito mendorong DJKN agar melakukan penyempurnaan roadmappengelolaan investasi pemerintah kepada BUMN/lembaga untuk meningkatkan optimalisasi pengelolaan BUMN/Lembaga dalam melaksanakan dan mendukung program prioritas nasional.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengakui perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura menjadi senjata baru bagi pemerintah untuk bisa menagih atau mengejar obligor/debitur BLBI yang tinggal dan bahkan pindah kewarganegaraan ke Singapura.

 

Baca Juga: Sosialisasi Capres 2024, Taufan Pawe Ajak Warga Luwu Timur Dukung Airlangga Hartarto

“Beberapa hal yang tidak bisa diselesaikan, dengan perjanjian ekstradisi tersebut, kita bisa selesaikan karena beberapa obligor ini ada yang menetap di Singapura,” jelas Ketua Satgas Hak Tagih BLBI itu kepada Komisi XI DPR RI.

Rionald mengaku perjanjian ini akan sangat mempermudah tugas pemerintah melakukan penagihan hak negara. Apalagi, memang banyak obligor/debitur BLBI yang pindah ke Singapura usai krisis keuangan 1997/1998 silam.

Menurutnya, yang paling menyulitkan selama ini adalah, pengemplang dana BLBI tersebut tidak hanya menetap di Singapura tetapi juga mengganti status kenegaraannya. Sehingga jika tidak ada perjanjian ini akan sulit melakukan penagihan.

“Jadi kami besar hati sekali dan mudah-mudahan ini jadi salah satu upaya sehingga satgas BLBI bisa menggunakan apa yang telah diupayakan pemerintah yaitu ekstradisi tersebut,” pungkasnya. {berempat}

fokus berita : #Dito Ganinduto