29 Januari 2022

Puteri Komarudin Minta KSSK Mampu Antisipasi Dinamika Era Disrupsi Keuangan Digital

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta, Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dapat mengantisipasi pesatnya kemajuan dan perkembangan di era digital. Hal tersebut disampaikan Puteri sapaanya saat menyampaikan evaluasi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan tahun 2021 kepada Komisi XI DPR RI, pada Kamis (27/1/2022).

KSSK sendiri antara lain beranggotakan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

“Saya berharap KSSK bisa terus merespon berbagai dinamika pada era disrupsi keuangan digital ini sehingga tidak ketinggalan dalam mengambil tindakan dengan mengedepankan perlindungan konsumen.

 

Baca Juga: Dalami Ranperda Pesantren, Pinto Jayanegara Pimpin Komisi IV DPRD Jambi Kunker Ke Kemenag RI

Karena tentu jika terjadi permasalahan, yang akan dirugikan adalah masyarakat yang menjadi konsumen atau investor. Makanya, era sekarang ini menuntut KSSK untuk bekerja semakin gesit dan gercep,” urai Puteri ditulis, Jumat, (28/1/2022).

Puteri juga menyampaikan beberapa tren digitalisasi yang sekarang berkembang di masyarakat. Mulai dari melonjaknya ketertarikan investor pada aset kripto, ramainya transaksi jual beli Non-Fungible Token (NFT), maraknya sistem trading binary option, hingga hadirnya dunia metaverse.

“KSSK perlu menyiapkan rencana aksi bersama untuk meningkatkan literasi keuangan yang saat ini masih sangat rendah. Apalagi anak muda seperti saya sekarang kian tertarik untuk berinvestasi, yang tentu perlu dibekali wawasan keuangan yang memadai. Sehingga tidak terjerumus pada investasi ilegal dan merugikan,” tegas Puteri.

Baca Juga: Gelar Baksos dan Pengobatan Gratis, Warga Salatiga: Kami Merindukan Golkar

Selain itu, Puteri juga mendorong KSSK untuk terus meningkatkan keamanan sistem dan teknologi. Hal ini lantaran data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyebut serangan siber mencapai 888 juta kasus hingga September 2021. Sementara, OJK juga menyatakan 23 persen serangan siber pada tahun 2021 menyasar sektor perbankan.

“Terkini, Bank Indonesia pun dikabarkan juga mendapatkan persoalan serangan ransomware. Artinya, urgensi keamanan data ini kian mendesak. Karenanya, saya meminta KSSK untuk semakin memperkuat hal tersebut. Termasuk, mengajak industri keuangan untuk semakin meningkatkan keamanan sistemnya,” tutur Puteri.

Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga berpesan agar KSSK semakin erat dalam berkolaborasi untuk mengawal pemulihan ekonomi nasional dan tantangan digitalisasi.

Baca Juga: Bobby Rizaldi: Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Masih Buntu

Termasuk, kata Puteri, soal rencana pengembangan Central Bank Digital Currency (CBDC) atau mata uang digital yang saat ini masih dalam tahap kajian oleh Bank. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo membenarkan adanya serangan siber terhadap sistem BI namun tidak mempengaruhi terhadap tugas kebanksentralan.

“Yang kemarin itu serangan ransomnya melalui e-mail. Tapi itu sudah kami atasi. Kami pastikan tidak ada gangguan pada tugas bank sentral. Kami juga sudah membangun ke depan beberapa layer untuk penguatan siber,” ucap Perry. {kedaipena}

fokus berita : #Puteri Komarudin