02 Februari 2022

Lamhot Sinaga: Revisi UU PPP Harus Atur Rinci Norma Partisipasi Publik

Berita Golkar - Revisi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) harus mengatur secara rinci terkait norma partisipasi publik.

Hal itu sebagaimana diutarakan Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Lamhot Sinaga dalam Rapat Pleno Baleg yang mendengarkan penjelasan Badan Keahlian (BK) DPR terkait Revisi UU Nomor 12 Tahun 2011, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/2).

"Yang penting masuk dalam revisi UU PPP itu bagaimana partisipasi publik menggunakan pendekatan kualitatif, tidak kuantitatif," kata dia.

Baca Juga: Tetty Paruntu Tegaskan Golkar Sulut Siap Menangkan Airlangga Hartarto di Pilpres 2024

Politikus Golkar ini menegaskan, apabila pendekatan kuantitatif yang digunakan maka akan terjadi kebingungan dalam proses implementasinya. Lamhot mencontohkan, saat pembahasan RUU Cipta Kerja apabila menggunakan pendekatan kuantitatif, maka harus mengundang semua organisasi buruh saat membahas klaster ketenagakerjaan.

"Karena itu penting memasukkan pendekatan kualitatif untuk digunakan dalam norma terkait partisipasi publik," tandasnya.

Sebelumnya, dalam Rapat Pleno Baleg DPR RI pada Rabu Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan materi Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) secara garis besar mengatur metode omnibus dan peningkatan kualitas partisipasi publik.

Baca Juga: Akbar Tandjung Instruksikan Elite Partai Dongkrak Perolehan Kursi Parlemen Golkar

"Jangkauan dan arah pengaturan terkait mengakomodasi metode omnibus dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dan memperjelas partisipasi masyarakat yang lebih bermakna atau `meaning full participation` dalam tahap perencanaan, penyusunan, serta pembahasan peraturan perundang-undangan," kata dia.

Dia menjelaskan, beberapa pasal dalam UU tentang PPP belum menjadi landasan hukum pembentukan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus, yaitu Pasal 1, Pasal 42, dan Pasal 64. Selain itu menurut dia, Pasal 96 UU tentang PPP belum merumuskan dengan tepat terkait konsep partisipasi masyarakat yang lebih bermakna. {jurnas}

fokus berita : #Lamhot Sinaga