03 Februari 2022

Misbakhun Desak OJK Buka-Bukaan Data Soal Konglomerasi di Perusahaan Fintech

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka data tentang konglomerasi di perusanaan financial technologi atau fintech.

Legislator dari Partai Golkar itu menduga pemilik modal menggunakan orang lain untuk menjalankan fintech yang tak hanya menyediakan pinjaman dana, tetapi juga sistem pembayaran. Menurut dia, pada saat ini terdapat 103 fintech yang terdaftar di OJK. Perinciannya, 95 fintech konvensional dan 8 syariah.

“Masalah fintech ini sebenarnya bukan hanya peer to peer lending, tetapi ada yang sifatnya payment system. Ini bagaimana?” ujar Misbakhun keterangan tertulisnya, Kamis (3/2/2022).

Baca Juga Komunitas Ibu-Ibu Pengajian Kota Surabaya Dukung Airlangga-Khofifah Maju di Pilpres 2024

Misbakhun menegaskan, harus ada pengawasan terintegrasi terhadap payment system tersebut. Dia juga mengaku ingin mengetahui data tentang konglomerasi di sektor keuangan.

Dia meminta OJK membuka data pemilik bank, status banknya sebagai perusahaan terbuka atau tidak, dan juga soal manajer investasinya. “Dia punya perusahaan efek apa dan memperdagangkan saham siapa saja?” ucap dia.

Menurut Misbakhun, hal tersebut penting dibuka ke publik. Hal itu perlu dilakukan agar semuanya transparan. “Ini penting, siapa orang yang mereka pasang sebagai pemegang saham dan siapa yang mereka pasang sebagai pengelolanya?” ungkapnya.

Baca Juga: Popularitas Golkar Terus Meroket, Supriansa: Buah Kekompakan Kader di Seluruh Indonesia

Misbakhun juga mencontohkan persoalan Kresna Life. Pada Juni 2021, Mahkamah Agung (MA) memutus perusahaan asuran jiwa itu pailit. “Saya minta ada pihak yang bertanggung jawab terhadap masalah Kresna ini,” katanya.

Dia pun membeberkan sejumlah perusahaan yang terafiliasi dengan Kresna Group, antara lain, Danasupra Danasupra Erapacific yang kini dibekukan OJK, M Cash, dan NFC Indonesia. Dia menyebut hal itu sebagai skema yang luar biasa. “Ini another Jiwasraya. Bedanya Jiwasraya kepunyaan pemerintah, kalau ini (Kresna) punya swasta,” ujar Misbakhun. {kompas}

fokus berita : #Misbakhun