03 Februari 2022

Dukung Ratifikasi Ekstradisi RI-Singapura, Nurul Arifin: Asal Soal Pertahanan dan FIR Sepadan

Berita Golkar - Partai Golkar mendukung penuh ratifikasi perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Singapura. Dukungan itu diberikan dengan catatan perjanjian lainnya, seperti soal pertahanan dan penataan ruang udara (Flight Information Region/FIR), sepadan dengan perjanjian ekstradisi.

"Jika melihat ekstradisi secara terpisah, tentu kita mendukung penuh adanya ekstradisi antara RI-Singapura sebagai bentuk upaya penanganan kejahatan di dalam negeri. Mengingat banyaknya tersangka ataupun pelaku kejahatan Indonesia yang melarikan diri ke Singapura, dan Indonesia tidak dapat melakukan apa-apa," kata Waketum Golkar Nurul Arifin kepada wartawan, Kamis (3/2/2022).

Tapi, ekstradisi menurutnya hanya salah satu poin dalam perjanjian RI-Singapura. Nurul mengatakan perlunya mendalami poin-poin lain dalam perjanjian tersebut.

Baca Juga: Targetkan Satu Caleg Menang di Tiap Dapil, Golkar Siap Kuningkan Jawa Tengah

"Namun di sisi lain, kita harus memahami bahwa ekstradisi hanyalah satu poin dari berbagai pokok perjanjian lainnya, seperti pertahanan dan manajemen ruang udara (airspace management), sehingga kita perlu mendalami betul poin-poin lain yang menjadi pokok dari perjanjian RI-Singapura," ucapnya.

Anggota Komisi I DPR ini mengatakan poin-poin yang ada dalam perjanjian RI-Singapura saling mengikat. Jadi, secara keseluruhan perlu dilihat keuntungan bagi Indonesia sendiri.

"Kita harus mengukur, apakah perjanjian pertahanan dan pokok perjanjian lainnya sepadan dengan keuntungan yang Indonesia dapat dengan memiliki perjanjian ekstradisi dengan Singapura," lanjutnya.

Baca Juga: Gde Sumarjaya Linggih Minta Pemerintah Gandeng GP Farmasi Dalam Pengadaan Obat

Terkait pernah gagalnya proses ratifikasi ekstradisi pada 2007 lalu, Nurul mengatakan hal itu karena adanya risiko kedaulatan RI yang terganggu. Nurul menilai situasi saat ini akan berbeda meski perlu dikaji ulang.

"Kegagalan DPR meratifikasi perjanjian kerja sama RI-Singapura pada tahun 2007 juga dikarenakan adanya risiko kedaulatan RI yang terganggu. Tentu situasinya sudah berbeda, saat ini dengan tahun 2007. Kita akan review kembali dan membahas apakah dengan situasi saat ini, perjanjian pertahanan RI-Singapura termasuk soal ekstradisi sudah bisa DPR ratifikasi," ucapnya.

Diketahui, di era Presiden Susilo Bambang Yudhyoyono (SBY), DPR menolak meratifikasi akad ekstradisi dengan Singapura. Apakah sejarah akan berulang?

Baca Juga: Anthony Zeidra Abidin: Tahun 2022 Adalah Puncak Konsolidasi Partai Golkar

Mundur ke 27 April 2007, saat itu Menlu RI Hasan Wirajuda dan Menlu Singapura George Yeo menandatangani perjanjian ekstradisi. Presiden SBY dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan penandatanganan itu, sebagaimana diceritakan dalam keterangan tertulis Kementerian Hukum dan HAM, pekan lalu. Perjanjian ekstradisi itu gagal diratifikasi.

25 Juni 2007, DPR menolak mengesahkan Perjanjian Kerja Sama Keamanan RI-Singapura yang kemudian berdampak pada mentahnya perjanjian ekstradisi itu. DPR emoh meratifikasi perjanjian ekstradisi dengan Singapura karena ada masalah kedaulatan yang tersenggol dalam perjanjian dengan Singapura.

Kedaulatan RI dinilai bisa terusik dengan perjanjian Defence Cooperation Agreement (DCA) dengan Singapura. Soalnya, penandatanganan kerja sama pertahanan itu dibarengkan dengan penandatanganan ekstradisi.

Baca Juga: Zulfikar Arse Sadikin Tegaskan TNI-Polri Bisa Jadi Pejabat Kepala Daerah Provinsi, Ini Syaratnya

Poin krusial yang menuai penolakan DPR saat itu adalah: Indonesia akan memberikan fasilitas wilayah udara dan laut tertentu dalam yurisdiksi Indonesia untuk tempat latihan bagi Singapura. Singapura dapat diizinkan berlatih dengan pihak ketiga setelah mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. {detik}

fokus berita : #Nurul Arifin