07 Februari 2022

Cegah Mafia Karantina, Andi Rio Idris Padjalangi Minta Polri Awasi Ketat Bandara Internasional

Berita Golkar - Politisi Partai Golkar Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri untuk mengawasi secara ketat bandara internasional yang tersebar di Indonesia. Karena dari pintu masuk itu mafia karantina pasien Covid-19 pada nongkrong.

Sebab, mafia karantina beroperasi untuk melayani orang Indonesia berduit yang habis plesir keluar negeri. Bagi yang WNI berduit tentu tak masalah keluar uang belasan hingga puluhan juta rupiah, asal tak mengikuti karantina yang membosankan.

Andi Rio yang juga Anggota Komisi III DPR RI, meminta aparat kepolisian untuk dapat mengawasi jalur pintu masuk bandara internasional dari para mafia karantina. Sebab, saat ini penerbangan internasional sudah dibuka oleh pemerintah pusat.

Baca Juga: Ramaikan Pasar NFT, Bamsoet Bakal Jual 3 Video Eksklusif Kecelakaan Dengan Sean Gelael di Opensea

"Polri harus menerjunkan personel secara masif untuk memberantas mafia karantina di bandara. Jangan ada lagi oknum yang melakukan permainan karantina di pintu masuk Indonesia bagi WNA," kata Andi Rio, Senin (7/2/2022).

Legislator Partai Golkar itu mendesak Polri, untuk dapat bertindak dan memberikan sanksi tegas bagi oknum atau pihak manapun yang memanfaatkan situasi pandemi Covid-9 untuk mendapatkan keuntungan.

Andi Rio berharap kasus aduan dari pihak Warga Negara Asing (WNA) kepada pemerintah pusat karena merasa ditipu atau dipermainkan pada saat karantina di hotel, menjadi pelajaran untuk seluruh pihak tanpa terkecuali.

Baca Juga: Dies Natalis Ke-75, Ini Pesan Ketum DPP Golkar Airlangga Hartarto Untuk Kader HMI

"Kasus WNA Ukraina yang dipermainkan saat karantina diharapkan menjadi yang terakhir, tentunya ini menjadi evaluasi, jaga nama baik bangsa Indonesia di mata dunia," ucapnya.

Seperti diketahui, pemerintah pusat melalui Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka pintu penerbangan internasional di Bali bagi pelaku perjalanan luar negeri non pekerja migran Indonesia.

Di mana upaya yang dilakukan bertahap tersebut dilakukan guna meningkatkan kembali perekonomian di Bali yang mengalami dampak signifikan dari pandemi Covid-19. Sementara itu, Polri bakal mengklarifikasi 12 pengelola hotel, terkait dugaan mafia karantina terhadap pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang tiba di Indonesia.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Kenapa Denda Prokes Mal Bandung Jauh Lebih Kecil dari Tukang Bubur?

"Mau dilaksanakan klarifikasi terkait menyangkut masalah, berbagai pihak hotel itu kan sebagai hilirnya ya," kara Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (5/2/2022).

Dedi menyampaikan, apabila dalam pendalaman ditemukan peristiwa pidana, Polri tidak akan segan meningkatkan kasus tersebut ke tahapan penyidikan. "Prinsipnya sesuai perintah Kapolri akan menindak tegas siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran hukum pada proses kekarantianaan," jelasnya.

Dedi menambahkan, pihaknya akan memeriksa sejumlah pihak terkait pelaksanaan karantina, di antaranya Imigrasi, Angkasa Pura, dan pihak terkait lainnya. "Semua para pihak yang dari hulu sampai ke hilir menyangkut permasalahan kekarantinaan tersebut akan dimintai klarifikasi," jelas Dedi.

Baca Juga: Musda AMPI Bulukumba, Ikarurul Ahrul Terpilih Jadi Ketua Periode 2022-2027

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengusut tuntas adanya dugaan permainan karantina. "Saya minta Kapolri untuk mengusut tuntas permainan yang ada di karantina."

"Sudah, karena saya sudah mendengar dari beberapa orang asing komplain ke saya mengenai ini," kata Jokowi saat rapat penanganan Covid-19, Senin (31/1/2022), dikutip dari Sekretariat Kabinet, Selasa (1/2/2022).

Presiden meminta jajarannya disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu masuk Indonesia. Pemerintah telah menghapus daftar 14 negara yang dilarang masuk ke Indonesia karena penyebaran Omicron.

Baca Juga: Kader Golkar Rapatkan Barisan Dukung Melki Laka Lena Maju di Pilgub NTT 2024

Pemerintah membuka pintu masuk RI, namun dengan pengetatan syarat perjalanan, di antaranya kewajiban karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). "Disiplin dalam melakukan pengetatan di pintu-pintu masuk dan pelaksanaan proses karantina yang benar dari luar negeri," ujarnya.

Permasalahan karantina berulang kali terjadi di masa pandemi Covid-19. Mulai dari mereka yang tidak menjalankan kewajiban karantina melalui cara bekerja sama dengan sejumlah oknum, hingga yang terakhir dugaan adanya penyalahgunaan karantina.

Menparekraf Sandiaga Uno mengungkap dugaan penyalahgunaan karantina lewat laporan salah satu wisatawan asal Ukraina. Pengaduan itu diterima Sandiaga dalam bentuk surat elektronik.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Golkar Kubu Raya Panaskan Mesin Partai Lewat Karakterdes

Sandiaga menyebut wisatawan asal Ukraina ini akan berlibur bersama anaknya ke Bali, lalu menjalani karantina sesuai aturan. Namun saat hari terakhir karantina, hasil tes PCR dinyatakan positif, padahal mereka mengaku tak mengalami gejala.

Wisatawan itu lalu meminta tolong kepada Sandi lewat Twitter, untuk dilakukan tes PCR ulang. Wisatawan ini meyakini hasil tes itu salah, tetapi petugas tak mengizinkan mereka melakukan tes, selain yang disediakan petugas karantina. {wartakota}

fokus berita : #Andi Rio Idris Padjalangi