07 Februari 2022

Disentil Golkar Bali Agar Tak Telantarkan Umat, Ini Tanggapan PHDI

Berita Golkar - Pernyataan Ketua Badan Hukum dan HAM (Bakumham) DPD Partai Golkar Bali Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati yang meminta agar dualisme PHDI tak sampai menelantarkan umat Hindu menuai respon dari PHDI Bali.

‘’Kami tetap seperti biasa, bertugas dan sibuk dari PHDI Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Kecamatan dan PHDI Desa/Kelurahan,’’ terang Ketua Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali Prof. Dr. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si.

Justru menurut Sudiana, jika PHDI sampai menelantarkan umat dan tidak melakukan pelayanan umat, walaupun ada surat dari Ketua MDA Ida Sukahet yang meminta PHDI tidak dilibatkan karena adanya ‘’sengketa hukum’’, hal itu justru diakui salah besar.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara: Perda Pesantren Untuk Jambi Mantap Lahir Bathin

“Justru salah besar kalau kami para pegurus PHDI se-Bali tidak melakukan pelayanan, karena pemangku kepentingan di pemerintahan maupun di masyarakat, datang ke PHDI untuk berbagai kepentingan terkait tugas dan fungsi PHDI.

Dan kami (Pengurus PHDI Provinsi dan Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan seluruh Bali) tetap melaksanakan pelayanan dharma kepada umat Hindu, dan mempersilakan sengketa di PHDI Pusat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku,”imbuhnya menegaskan.

Adapun lanjut Sudiana, sejumlah pelayanan itu diantaranya memberi keterangan selaku ahli dalam kasus dugaan penodagaan agama Hindu oleh Desak Dharmawati, melakukan pelayanan Sudhi Wadani, Diksa Pariksa, Dharma Widya Kepemangkuan di PHDI Kabupaten dan Kota,hingga kursus Theologi Hindu tahap 1,2 dan 3 bersama Pinandita Sanggraha Nusantara (PSN).

Baca Juga: Rusmin Mokodompis Sah Nakhodai DPC Ormas MKGR Bolmut

“Termasuk seperti mediasi kasus perceraian dan kasus Laba Pura, pensertifikatan tanah Laba Pura Besakih, inventarisasi informasi menyangkut ‘’Pura’’ yang diinformasikan tidak punya ‘’pemedal’, serta menyiapkan edaran untuk pelaksanaan rangkaian Tawur Kesanga dan Hari Suci Nyepi tahun 2022, juga menghadiri undangan-undangan, dan lain sebagainya,”tambahnya.

Selain itu, khusus terkait permasalahan hukum atau dualisme di PHDI Pusat, PHDI Pusat pimpinan Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, kata Sudiana tetap melayani umat, menghadiri Lokasabha PHDI Provinsi, melantik pengurus PHDI Provinsi yang ada di Indonesia, sembari menghadapi gugatan hukum di pengadilan.

Dalam keterangan persnya di Kantor Golkar Bali, Ketua Bakumham Golkar Bali, Dewa Ayu Putu Sri Wigunawati, mengatakan apa yang saat ini terjadi di PHDI Pusat hendaknya disikapi bijaksana. Apalagi, PHDI sebagai pembina dan pengayom umat Hindu, keberadaannya sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Ketua Golkar Sidoarjo Adam Rusydi Nilai Duet Airlangga-Khofifah Pasangan Serasi

Sri Wigunawati menyebutkan jika tidak cepat diselesaikan akan seperti ayam kehilangan induknya. Ditambah desakan Ketua Majelis Desa Adat Provinsi Bali Ida Panglingsir Agung Putra Sukahet, yang mengusulkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali agar tidak melibatkan PHDI untuk sementara waktu.

"Karena tugas PHDI itu bagi umat sangat banyak seperti misalnya urusan sudhi widani, diksa pariksa. Kalau kondisi ini terjadi seperti dibekukan, dia (umat, red) tidak diberikan untuk suatu pelayanan, ini akan jadi seperti ayam kehilangan induk," ujar Sri Wigunawati.

Didampingi sejumlah pengurus Bakumham Golkar Bali dan Wakil Ketua Golkar Bali Bidang Infokom dan MPO, Iwan Karna, srikandi Partai Golkar ini juga mengatakan di tengah sengketa hukum, PHDI harus tetap menjalankan tugas dan fungsinya kepada umat.

Baca Juga: Ketua Golkar DIY Gandung Pardiman Yakin Airlangga Sosok Yang Tepat Lanjutkan Kepemimpinan Jokowi

Sri Wigunawati menegaskan, pihaknya tidak ada keberpihakan. Namun Sri Wigunawati mengungkapkan, ada kepentingan yang lebih luas yakni menjaga agar umat Hindu tidak ikut dirugikan akibat sengketa hukum ini. PHDI tetap melakukan pelayanan untuk Umat Hindu.

"Jangan sampai, sekali lagi, ini umat ditelantarkan dengan kondisi ini. Kalau kita bilang bahasa dalam tanda kutipnya, bolehlah di Jakarta itu orang pada minum. Tapi di Bali jangan pada mabuk. Jangan begitu," tuturnya. {radarbali}

fokus berita : #Putu Sri Wigunawati