09 Februari 2022

Atasi Sampah di Hutan Lindung, Jimianus Koy Sediakan Lahan 6 Hektare Untuk TPA di Malaka

Berita Golkar - Mengatasi pembuangan sampah liar di hutan lindung Kateri. Anggota DPRD Malaka asal Partai Golkar, Jimianus Koy sediakan lahan sebanyak enam hektare untuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah di Malaka.

Hal itu disampaikan oleh Jimianus Koy saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD bersama Bupati Doktor Simon Nahak dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Gedung DPRD Malaka, Selasa 8 Februari 2022.

Jimianus Koy, mengatakan, lahan yang ia sediakan di Desa Raisamane, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, seluas lima sampai enam hektare. Ditanya, lahan tersebut diserahkan secara gratis atau dibayar ia menjawab: "hidup di negeri ini tidak ada yang gratis," katanya.

Baca Juga: Lodewijk Paulus Prediksi Peta Koalisi dan Paslon Pilpres 2024 Bakal Terlihat 6 Bulan Lagi

Namun, pihaknya akan memberi dengan harga standar atau murah tergantung negosiasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. "Yang jelas niat saya untuk membantu Pemda Malaka," jawabnya singkat.

Sementara, warga Desa Kateri menilai Pemda Malaka membuang sampah tidak pada tempatnya. Pasalnya, pada 25 Januari 2022 truk berplat merah milik pemda malaka membuang sampah di sepanjang jalur Kateri munuju Nurobo itu.

Menanggapi hal ini, tokoh pemuda Desa Kateri Marsel Seran mengecam keras perlakuan pemda malaka terhadap hutan Suaka Marga satwa Kateri.

Baca Juga: Sambut Pemilu 2024, Dito Ariotedjo: AMPI Panaskan Mesin Sosialisasikan Airlangga Sampai Desa

"Pemda malaka seharusnya menjaga dan ikut melestarikan hutan lindung SMKT bukan sebaliknya merusak dan mengotori hutan ini. Ini kawasan yg di lindungi oleh Undang- Undang jadi semua masyarakat wajib menjaga kelestariaannya bukan merusak," tegas Marsel.

Marsel Seran, menyatakan, ia bersama masyarakat yang mendiami kawasan SMKT akan buat aksi besar- besaran dan mengantar kembali sampah yang sudah di buang oleh dinas lingkungan Hidup ke kantor mereka.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka drg. Florida Fahik mengatakan sementara untuk Tempat Pembuangan akhir sampah (TPA) masih di upayakan. "ini sedang mengurus untuk ada TPA" Ungkap Kadis Frida Fahik.

Baca Juga: Amankan Dapil Bengkulu, M Saleh Siap Maju Ke DPR Lagi di Pemilu 2024

Kemudian, pada 29 Januari 2022 Pemuda Kateri Melakukan Aksi Tuntut Pemda Malaka Jangan Buang Sampah di Hutan Marga Satwa Kateri

Masa Aksi Minta Pemda Malaka Angkut Kembali Sampah di Hutan Lindung Kateri.

Komunitas Pemuda Peduli Lingkungan Kateri Melakukan Aksi Damai menuntut pemerintah daerah kabupaten Malaka atas melakukan buang sampah di hutan Kateri menggunakan mobil plat merah beberapa waktu lalu.

Atas tindakan tersebut Komunitas Pemuda Peduli Hutan Kateri melakukan aksi di tiga titik diantaranya kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kabupaten Malaka dan titik Kedua Kantor Bupati Malaka dan titik ketiga Kantor DPRD Kabupaten Malaka.

Baca Juga: Bidik Kursi Bupati di Pilkada Serentak 2024, Ini Manuver Golkar KBB

Dalam orasinya masa aksi meminta kepada BKSDA agar melakukan tindakan yang serius untuk mencegah terjadinya pembuangan sampah di hutan Kateri. Selain itu masa aksi meminta agar Pemda Malaka menyiapkan lahan untuk tempat pembuangan sampah.

"Kenapa lahan untuk tambak garam bisa disediakan oleh Pemda sedangkan untuk TPA kenapa lahan untuk pembuangan sampah tidak di sediakan" Ungkap salah satu masa All Nahak.

Untuk itu, pihaknya menilai bahwa aksi pembuangan sampah tersebut atas niat dari pemerintah daerah kabupaten Malaka atas kesepakatan DPRD dan dan Bupati Malaka.

Baca Juga: Resmi Dilantik Sangkot Sirait Jadi Ketua SOKSI Batubara, Bakri Siap Besarkan Partai Golkar

Dalam Audensi Perwakilan masa aksi dengan Wakil Bupati Malaka Louise Lucky Taolin menyatakan Pemda bahwa dalam satu Minggu diupayakan memberikan sampah-sampah di hutan Kateri, melakukan reboisasi dan mengupayakan untuk lahan TPA.

Sementara itu di masa aksi di Gedung DPRD diterima oleh Anggota DPRD Fraksi Nasdem Felix Bere Nahak, Adrianus Neno Meta dan Frederikus Seran, Asisten II Setda Malaka Carlos Monis, Kadis Lingkungan Hidup drg. Paskalia Frida Fahik dan Kabib Kebersihan Yanuarius Tae.

Ketua Komisi III Fraksi Nasdem, Felix Bere Nahak, pada kesempatan itu mengatakan bahwa DPRD sejak awal DPR sudah dorong Pemda untuk mengadakan TPA sejak tahun 2020, kemudian 2021 kita upayakan lagi dan kita upaya agar 2023 harus ada TPA dan tidak ada alasan lain lagi.

Baca Juga: Dave Laksono: Golkar dan Kosgoro 1957 Siap Bantu Pemerintah Hadapi COVID-19

"jadi, ini masalah yang urgen tidak boleh lagi mengabaikan tuntutan masyarakat terhadap TPS dan TPA ini, jadi harus disediakan keduanya" Tegas Felix Bere.

Untuk lahan, lanjut Felix, perlu disiapkan lahan TPA dan juga AMDAL, itu Pemda harus siapkan serta semua dokumen persyaratan dan dikomunikasikan dengan pemilik lahan.

" Tugas DPR itu hanya menyiapkan anggaran bersama Pemda. Dan tahun ini kita paksakan angaran untuk TPA 2023 TPA harus ada dokumen secara teknis pemerintah daerah yang urus jadi jangan main gila lagi," ujar Felix Bere.

Baca Juga: Ketua Golkar Kota Bogor, Rusli Prihatevy: Menang Pilpres Harga Mati Untuk Airlangga

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malaka drg. Paskalia Frida Fahik, mengatakan dengan adanya aksi ini, bahwa dari pemuda ada kepedulian untuk menjaga lingkungan hidup.

Untuk itu, dari Dinas Lingkungan Hidup hidup sendiri yang punya tupoksi untuk ini tentu kita akan siapkan langkah-langkah untuk nanti sampah itu akan dibuang pada tempatnya sementara berproses, untuk sementara TPS-nya ada dan Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) nya sementara berproses untuk ada. {kupang.tribunnews}

fokus berita : #Jimianus Koy