17 Februari 2022

Jaga Pasokan Batubara Dalam Negeri, Maman Abdurrahman Usulkan Entitas Khusus dan Harga Gotong Royong

Berita Golkar - Usai krisis pasokan batu bara yang dialami PLTU di awal tahun ini, Kementerian ESDM berencana membuat Badan Layanan Umum (BLU) khusus batu bara. Namun, skema tersebut sempat ditolak Komisi VII DPR RI.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan, badan ini akan melakukan pungutan ekspor kepada perusahaan tambang batu bara berdasarkan harga komoditas. Pungutan tersebut nantinya akan disalurkan sebagai subsidi agar PLN bisa mendapatkan batu bara sesuai harga Domestic Market Obligation (DMO) yaitu USD 70 per ton.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar, Maman Abdurrahman, mengusulkan skema lain untuk mengamankan pasokan batu bara dalam negeri. Dia menyebut skema ini sebagai entitas khusus.

Baca Juga: Ramai Polemik Wayang, Ferdiansyah: Kewajiban Kita Jaga Warisan Adiluhung Budaya Bangsa

Maman menjelaskan, rekomendasi ini merupakan produk konstitusional dari Komisi VII DPR melalui rekomendasi panja PNBP. Hal ini bertujuan agar kisruh aturan DMO batu bara tidak terjadi lagi di kemudian hari.

"Kita usulkan agar dibentuk entitas khusus. Apa namanya, bagi kami tidak mau terjebak dengan nama, diskusi kita dalam rapat ini harus ada hasil rapat definisi dan substansi entitas khusus tersebut," ujar Maman dalam rapat Komisi VII DPR dengan Menteri ESDM, Kamis (17/2).

Terkait substansi tersebut, Maman menegaskan entitas khusus ini harus menggunakan skema gotong royong. Namun berbeda dengan skema yang direncanakan Kementerian ESDM, dia mengusulkan PLN tetap membeli dengan harga DMO sebesar USD 70 per metrik ton.

Baca Juga: Sandy Tumiwa Laporkan Khalid Basalamah, Golkar Milenial: Pengguna Narkoba Laporkan Doktor Madinah

"Siapa yang supply (pasok), silakan diputuskan perusahaan mana yang jadi tugas menyuplai sesuai kebutuhan. Lalu selisih harga antara penjual perusahaan dengan PLN, ditutupi urunan atau gotong royong oleh perusahaan," jelas Maman.

Selain itu, Maman juga menyarankan agar ada redefinisi DMO batu bara. Dia menyebut, saat ini definisi DMO masih seputar mengatur volume tonase yang menjadi alasan perusahaan tambang tidak mematuhi DMO karena ketidaksesuaian spek.

"Kenapa kita terjebak itu, DMO ditentukan bisa mencakup dua hal, terkait volume tonase plus revenue yg ada di perusahaan batu bara, artinya kalo kita redefinisi ini prinsip pemerataan atau keadilan dan DMO akan jalan, tidak ada lagi perusahaan beralasan speknya tidak sesuai," tutur dia.

Baca Juga: Apresiasi DPR, Menpora Zainudin Amali Sebut UU Keolahragaan Langkah Maju Dunia Olahraga RI

Sehingga dia berharap adanya diskusi lebih lanjut mengenai substansi entitas khusus tersebut, serta adanya redefinisi peraturan DMO yang bisa menyelesaikan masalah PLN dan kebutuhan batu bara.

"Ini bisa menjadi solusi jangka panjang tanpa harus mengesampingkan pengawasan, setidaknya bisa menyelesaikan dua hal, prinsip keadilan dan penerapan DMO secara tegas," tutupnya. {kumparan}

fokus berita : #Maman Abdurrahman