03 Maret 2022

Ketua Golkar Jatim Sarmuji Minta PPKM Dicabut Jelang Bulan Ramadan

Berita Golkar - Ketua DPD Golkar Jawa Timur Sarmuji meminta pemerintah mencabut PPKM menjelang ramadan. Menurutnya, pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi COVID-19.

"Kita berharap setelah ini mudah-mudahan, PPKM-nya mulai turun levelnya. Melalui forum ini saya mengusulkan, baik sebagai Ketua Golkar Jatim, juga sebagai Anggota DPR RI, PPKM kalau bisa dicabut sebelum bulan ramadan," kata Sarmuji dalam keterangan yang diterima detikjatim, Kamis (3/3/2022).

Sarmuji menegaskan, pemerintah perlu mencabut PPKM. Pasalnya, Anggota Komisi XI DPR RI ini menilai, pemerintah sudah berhasil mengatasi pandemi COVID-19.

"Karena pemerintah kelihatannya sudah bisa mengatasi pandemi cukup baik. Pemerintah tidak perlu malu-malu lagi mengakui keberhasilannya," tegasnya.

Baca Juga: John Kenedy Azis Bantah Tuduhan Azis Samual Diperintah Elite Golkar Keroyok Haris Pertama

Ada beberapa indikator yang disebut Sarmuji sebagai tolak ukur kesuksesan pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Di antaranya kondisi BOR rumah sakit rujukan COVID-19 yang cenderung lebih rendah dibanding saat puncak COVID-19 Delta Juli 2021 lalu.

"Varian Omicron ini terlihat BOR juga turun, meskipun yang tepapar melewati puncak Delta. Yang terpapar semakin banyak, yang masuk rumah sakit semakin sedikit, dan yang meninggal akibat Omicron lebih sedikit, serta yang wafat lebih disebabkan komorbid," bebernya.

Ketua KAUJE ini juga berharap, dicabutnya PPKM saat bulan ramadan bisa membuat umat islam beribadah tanpa rasa khawatir harus melanggar aturan pembatasan.

Baca Juga: Ditemui Gubri Syamsuar, Dubes Arab Saudi Segera Ajak Para Investor ke Riau

"Supaya umat Islam bisa beribadah tanpa was-was was tidak khawatir melanggar PPKM. Agar juga rakyat bisa berziarah dengan tenang di pusara orang tuanya. Dan jika idul fitri tiba, rakyat bisa bermohon maaf bersama orang tua dan keluarganya. Untuk perekonomian, pasar harus bergeliat kembali, jangan lagi batasi pedagang, akhiri PPKM," ujarnya.

Sarmuji menambahkan, pemerintah diminta lebih fokus mengurusi warga yang rentan terhadap COVID-19 dalam hal ini mereka yang memiliki komorbid. "Apabila dicabut PPKM, yang perlu dibatasi orang-orang yang punya komorbid, agar hati-hati, sampai COVID-19 hilang di Indonesia," tandasnya. {detik}

fokus berita : #Sarmuji