08 Maret 2022

Ahmad Doli Kurnia: Masyarakat Jangan Asal Simpan Sertifikat Tanah di Bank Tanpa Perhitungan

Berita Golkar - Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menyatakan bahwa Program Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) merupakan salah satu bentuk fokus pemerintah dalam meminimalisir sengketa dan konflik pertanahan yang ada di Indonesia.

"Jika terjadi permasalahan pertanahan, sertifikat ini bisa menjadi alas hukum yang kuat," tegasnya dalam Sosialisasi Program Strategis Komisi II DPR RI di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara hari ini sebagaimana dalam keterangannya, Selasa (8/3/3022).

Dalam sosialisasi yang digelar atas kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu, Doli meminta kesadaran maayarakat untuk bersama-sama menghindari munculnya masalah pertanahan.

Baca Juga: Setahun Memimpin Golkar Sumut, Musa Rajekshah Sukses Meraih Hati Masyarakat

Bagi mereka yang telah mendapatkan sertifikat tanah, politisi Golkar itu mengingatkan agar kepemilikan sertifikat dijaga dengan baik. Sebab nilai dari tanah yang digunakan masyarakat berada pada sertifikat tersebut. "Ketika itu sudah bersertifikat, jadi berharga dan memiliki nilai," jelas Doli Kurnia.

Apabila suatu saat membutuhkan dana, sertifikat bisa dijadikan agunan ke bank. Namun sebelum menjadikan sertifikat sebagai agunan, ia meminta agar semuanya dihitung dengan cermat. Bukan sebaliknya, asal meminjam ke bank tanpa perhitungan yang matang.

"Jangan asal simpan di bank, tapi tidak dengan perhitungan," ucap Doli yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar itu.

Baca Juga: Kabar Duka! Tokoh Karate Indonesia dan Senior Golkar, Anton Lesiangi Tutup Usia

Sebelumnya sosialisasi di Kabupaten Batu Bara, kegiatan serupa juga digelar di Kabupaten Dairi. Dimana Doli menekankan pentingnya dukungan masyarakat agar permasalahan pertanahan nantinya dapat diminimalisir.

Kepada masyarakat Dairi, ia berpesan agar menghindari munculnya konflik pertanahan. Pemerintah sudah berupaya secara maksimal membantu masyarakat melalui PTSL. "Pemerintahan kita dalam dua periode terakhir perhatian terhadap masalah pertanahan. Terutama hak individu, kita menginginkan tidak ada tanah sejengkal pun yang tak jelas," katanya. {times}

fokus berita : #Ahmad Doli Kurnia