19 Maret 2022

Gde Sumarjaya Linggih: Tak Perlu Hak Angket Minyak Goreng, Biarkan Komisi VI DPR Bekerja Dulu

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Golkar Gde Sumarjaya Linggih mengatakan, penggunaan hak angket tidak diperlukan dalam merespons persoalan minyak goreng yang terjadi belakangan ini. Menurut pria yang biasa disapa Demer, persoalan minyak goreng sudah dibahas dalam Komisi VI DPR dan telah dibentuk Panja Pangan untuk menyelidiki persoalan pangan termasuk minyak goreng.

"Jadi, biarkan Panja bekerja, nanti hasil Panja apa, dilaporkan ke Komisi VI. Nanti Komisi akan menyikapi hal tersebut," ujar Demer kepada wartawan, Sabtu (19/3/2022).

Demer mengatakan, Komisi VI DPR juga terus bekerja untuk mencermati, memantau dan mengawasi perkembangan persoalan minyak goreng termasuk langkah-langkah yang diambil pemerintah. Menurut dia, pemerintah sudah mengambil langkah-langkah yang bagus dengan melakukan subsidi minyak goreng curah.

Baca Juga: Minyak Goreng Curah Hilang di Pasaran, Bupati Batang Desak Pemprov Jateng Gelar Operasi Pasar

"Sudah analisa bersama kok tentang kelangkaan minyak goreng ini dan kebijakan pemerintah, kami akan awasi karena kami melihat kebijakan yang diambil kemarin itu kan sangat bagus ya di mana menyubsidi masyarakat kecil. Sementara yang kemasan, yang mampu (ikut) harga pasar," kata dia.

Apalagi, kata Demer, minyak goreng dalam beberapa hari terakhir sudah tersedia lagi di pasaran baik minyak goreng kemasan maupun minta goreng curah. Hal tersebut, menurut dia, bukti negara tidak saja hadir, tetapi hadir dengan adil. Karena baginya, negara tidak adil jika menyubsidi secara merata baik yang kaya maupun yang miskin.

"Jadi, negara hadir dengan keadilan, dengan cara begitu baru adil. Kalau disubsidi semua negara tidak adil jadi merata memberi bantuannya. Kan adil belum tentu merata. Bagi kami yang utama itu pemerintah harus adil di masyarakat," terang dia.

Baca Juga: Kerahkan Seluruh Mesin Partai, Siadi Targetkan Golkar Menang Pemilu 2024 di Kabupaten Malang

Karena itu, dia mengimbau, Fraksi PKS memberikan kesempatan Komisi VI dan Panja Pangan bekerja untuk merespons persoalan minyak goreng ini. Apalagi, kata dia, PKS juga memiliki wakilnya di Komisi VI dan Panja Pangan.

"Biarkan kami di komisi sedang bekerja. PKS juga punya perwakilan di Panja, di Komisi. Biarkan kami bekerja, kemarin kami bekerja. Kesimpulannya juga ada, kami bisa mengawasi. Baru dua hari dikasih kebijakan. Ini kan akibatnya bukan akibat dari pada kita sendiri di Indonesia, ini akibat global," ungkap dia.

Lebih lanjut, Demer mengatakan Panja Pangan akan bekerja dalam jangka waktu tertentu bisa 2 hingga 3 Minggu. Hasil kerja Panja nantinya akan disampaikan kepada Komisi VI untuk ditindaklanjuti terkait persoalan minyak goreng.

Baca Juga: Bamsoet Harap Muktamar IDI di Banda Aceh Bantu Wujudkan Visi Indonesia Sehat 2045

"Durasi kerja Panja bisa satu minggu, bisa dua minggu, tiga minggu, tergantung dari kebutuhannya. Kita lihat minyak goreng kan sudah tersedia, sudah ada minyak di pasaran," kata Demer.

Sebelumnya, PKS sudah menyatakan secara resmi akan mengusulkan penggunaan hak angket terkait kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng yang terjadi di masyarakat belakang ini. Pasalnya, kisruh minyak goreng telah membebani masyarakat dan bahkan terdapat masyarakat yang meninggal dunia karena antrean untuk mendapatkan minyak goreng.

Selain itu, PKS menemukan sejumlah indikasi pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam persoalan minyak goreng, antara lain pelanggaran atas sejumlah pasal dalam UU 7/2014 Tentang Perdagangan, UU 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan UU 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

“Karenanya, kami Fraksi PKS mengusulkan hak angket tentang kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng. Selanjutkan kami akan berkomunikasi dengan anggota DPR lintas fraksi untuk meloloskan usulan ini sehingga DPR membentuk pansus hak angket,” ujar Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/3/2022). {beritasatu}

fokus berita : #Gde Sumarjaya Linggih