19 Maret 2022

Kumpulkan Ratusan Fungsionaris Golkar DKI, Ahmed Zaki Iskandar Ingatkan Jangan Pilih Media Abal-Abal

Berita Golkar - Sebanyak 200 fungsionaris DPD Golkar DKI Jakarta mendapat pembekalan untuk mempromosikan diri lewat media sosial dan media arus utama (mainstream) demi menghadapi Pemilu 2024. Fungsionaris juga diminta tidak takut dalam menghadapi wartawan mainstream, karena keberadaan mereka dapat meningkatkan popularitas kader di masyarakat.

Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, melalui pembekalan ini para fungsionaris diharapkan memiliki ide dan inovasi dalam rangka cara mempromosikan diri, termasuk berinteraksi dengan para media.

Kata dia, masifnya perkembangan teknologi informasi termasuk media arus utama sangat penting bagi para kader untuk mendekatkan diri dengan masyarakat.

Baca Juga: Bamsoet Harap Muktamar IDI di Banda Aceh Bantu Wujudkan Visi Indonesia Sehat 2045

“Ini sangat penting karena kita banyak berinteraksi dengan media, dan mudah-mudahan popularitas kita bisa meningkat,” kata Zaki dalam sambutannya di Kantor DPD Golkar DKI Jakarta, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (19/3/2022).

Zaki berpesan kepada para fungsionaris untuk selektif dalam menggunakan peran media dalam mempopulerkan diri sendiri maupun Partai Golkar. Jangan sampai mereka terbelenggu dengan media ‘abal-abal’ karena dapat menimbulkan provokasi hingga kabar bohong di tubuh partai.

“Kita harus cerdas memilih dan menunjuk media mana yang akan kita pergunakan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat. Jangan sampai waktu kita habis hanya untuk interaksi dengan para media dalam tanda kutip itu abal-abal,” ujar Zaki.

Baca Juga: Bamsoet Harap Proyek Jembatan Batam-Bintan Bisa Rampung Sebelum 2024

“Jadi, pembekalan ini sangat penting bagi fungsionaris, apalagi menjelang momen spesial Bulan Ramadan pada April dan Idul Fitri. Fungsionaris harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat,” lanjut Zaki yang juga menjadi Bupati Tangerang ini.

Menurut dia, pembekalan kepada fungsionaris sebetulnya sudah sering disampaikan oleh para pejabat teras partai. Namun kali ini, Partai Golkar melibatkan media Warta Kota sebagai pelaku utama yang terlibat dalam pemberitaan.

“Ini lebih kepada teknis dan langsung dengan pelakunya, jadi ada beberapa diskusi bagaimana interaksi dengan media dalam rangka popularitas personal,” jelasnya.

Sementara itu Pemimpin Redaksi Warta Kota Domu D Ambarita selaku pembicara menilai, popularitas seseorang tidak menjamin akan terpillih dalam Pemilu karena tetap diperlukan elektabilitas.

Baca Juga: Golkar Optimis Popularitas Sahrul Gunawan Bakal Kerek Suara Beringin di Jawa Barat

Demi mendongkrak elektabilitas, fungsionaris dapat menggunakan peran media arus utama agar menjadi media darling (tokoh yang jadi sorotan positif). Dia mencontohkan ada aktivis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari partai tertentu.

Awalnya dia merasa yakin bakal terpilih karena cukup dikenal masyarakat, namun usai pemilihan legislatif (pileg) suara yang diperoleh sedikit sehingga gagal menjadi anggota legislatif.

“Saya singgung literasi, orang semakin banyak konten-konten negatif lalu mereka cari (informasi) lewat Google. Kalau dicari di Google ada di situ beritanya berarti medianya terverifikasi di Dewan Pers,” ujar Domu.

Baca Juga: Muhammad Fauzi Ingatkan Kemenhub Benahi Pengelolaan Jembatan Timbang di Karawang

“Jadi tidak cukup hanya di media sosial, sehingga harus menyinkronkan media sosial dengan media mainstream. Lalu bagaimana menjadi media darling? Bapak-Ibu jangan takut menghadapi wartawan,” lanjutnya.

Salah satu fungsionaris Partai Golkar DKI Jakarta Sabar Daniel Hutahaean, mengaku mendapat pengetahuan baru tentang dunia media lewat pembekalan tersebut. Jika merasa dirugikan dalam pemberitaan, Sabar yang berasal dari Dapil V DKI Jakarta ini akan melaporkan persoalan itu kepada Dewan Pers.

“Kalau kami mengalami fitnah atau penulisan dari wartawan yang tidak terdaftar di Dewan Pers, atau terdaftar. Itu dijelaskan apa saja yang dapat kami lakukan, apakah memperkarakan hal tersebut berdasarkan UU ITE di kepolisian, atau melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers,” kata Sabar.

“Setelah itu apakah Dewan Pers merekomendasikan hal tersebut jika berita itu bukan produk dari jurnalistik. Itu sebagaimana UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers,” lanjutnya. {wartakota.tribunnews}

fokus berita : #Ahmed Zaki Iskandar