24 Maret 2022

Soal Pemindahan IKN, Ahmad Doli Kurnia: Jakarta Sudah Tak Kuat Tahan Beban Pertumbuhan Segala Aspek

Berita Golkar - Dewan Pembina Partai (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta menggelar diskusi kelompok atau focus group discussion (FGD) bertema 'Bagaimana Sistem Pemerintahan DKI Jakarta Setelah Tidak Lagi menjadi Ibu Kota Negara dalam Perspektif Ahli' Selasa (22/3/2022).

Acara yang digelar bersama Warta Kota (Tribunnetwork/Kompas Gramedia) ini dihadiri oleh sejumlah pakar di bidangnya dari akademisi, birokrat hingga legislatif.

Adapun untuk pembicara yang hadir di Kantor DPD Golkar DKI adalah Ketua Dewan Penasihat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prof M Ryaas Rasyid, Guru Besar IPDN Prof Sadu Wasistiono dan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia. Sementara Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar sebagai keynote speaker.

Baca juga: Bahas Pemindahan IKN, Golkar DKI Jakarta Gelar FGD Undang Prof Ryaas Rasyid

Selain itu, hadir pula dari pihak legislatif yakni Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, Sekretaris I Fraksi PKS Mohammad Taufik Zoelkifli, dan Ketua fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, dan Ketua fraksi PSI Idris Ahmad.

Dalam pemaparannya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyebut terdapat beberapa hal yang perlu dimaknai dalam langkah pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pertama, kata Doli, proses pemindahan IKN memiliki agenda besar yakni soal masa depan bangsa Indonesia. Nantinya, perlahan-lahan DKI Jakarta tak kuat menahan beban pertumbuhan, sebab jumlah penduduk dan pembangunan semakin meningkat.

Baca Juga: Ketua MK Bakal Nikahi Adik Jokowi, Sari Yuliati: Urusan Privat Jangan Dibawa ke Politik

"Sementara jumlah penduduk kebutuhan dan pertumbuhan pembangunan semakin berkembang. Jadi, memang harus diprediksi sampai memang mungkin Jakarta tidak kuat menahan beban untuk menjadi Ibu Kota terus menerus," ucap Doli.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU IKN DPR ini juga mengatakan bahwa adanya pemindahan IKN telah direncanakan oleh para pemimpin bangsa atau kepala negara sebelumnya.

"Isu pindah Ibu Kota ini sudah pernah disounding (diberitahukan) oleh pemimpin negara. Sebelumnya, pak Soekarno dulu pernah cetus ide Ibu Kota di Palangkaraya, pak Soeharto juga berpikir pernah untuk pindah Jakarta ke Jonggol, Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah," jelas dia.

Baca Juga: Usai Masa Jabatan Bupati Sarolangun Habis, Cek Endra Berencana Maju ke DPR RI

Pemindahan IKN, kata Doli, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembicaraan eksistensi bangsa dan negara. Menurutnya, salah satu cara menjaga eksistensi bangsa dan negara yakni dengan melakukan percepatan pemerataan pembangunan.

"Kalau kita hanya menciptakan orientasi untuk maju ke Jakarta saja, setiap orang lahir mikir mau maju ke Jakarta lama-lama nggak kuat harus kita perbanyak bahwa sebetulnya cara filosofis pemindahan Ibu Kota ini menciptakan agenda pemerataan," ungkap dia.

Dengan pemindahan IKN ke Kaltim, Doli berharap ke depannya Indonesia tidak hanya dikenal Jakarta dan Bali namun bisa dikenal dengan Nusantara.

Baca Juga: Mukhtarudin: Menko Airlangga dan Menperin Agus Gumiwang Serius Benahi Sengkarut Tata Kelola Minyak Goreng

"Kita juga mau Indonesia bukan hanya sekedar di kenal Jakarta Bali. Tetapi juga ingin dikenal Indonesia ada nusantara ada Sumatra kita ingin menyebarkan pusat-pusat pembangunan baru di daerah lain," papar Doli.

Ia juga mengatakan ketika Jakarta sudah tidak menyandang status sebagai Ibu Kota, Jakarta tidak akan kekurangan apapun bahkan memiliki peluang untuk kembali menata yang sebelumnya belum dimaksimalkan.

"Saya kira ketika Ibu Kota pindah ke Nusantara Jakarta tidak kekurangan apapun, bahkan kita punya peluang untuk menata kembali Jakarta jadi lebih baik dari hal-hal yang selama ini dianggap belum baik," jelas dia.

Baca Juga: Erwin Aksa Minta Kader Golkar Indramayu Lebih Responsif Tanggapi Keluhan Masyarakat

Menurutnya, Jakarta hanya kehilangan status Ibu Kotanya saja namun kekhususan daerahnya tidak akan pernah hilang. "Jakarta harus jadi daerah khusus, tidak hilang ke khususannya jadi yang hilang hanya Ibu Kotanya saja. Lalu, menjadi daerah khusus apa? ini yg kita harus buat kajian dan kita bahas," jelas dia.

Menurutnya, Jakarta bisa menjadi provinsi umum lainnya. Dimana jabatan kursi Walikota dan Bupati jadi jabatan politik.

"Jadi kalau sistem pemerintahannya sama seperti daerah otonom yang lain maka ya dipimpin oleh seorang Gubernur. Kemudian DPRDnya ada daerah Kabupaten/Kota. Kalau selama ini karena kekhususan Ibu Kota itu dipilih atau ditunjuk Walikotanya mungkin juga sudah harus ada Pilkada kemudian DPRD juga kotanya," jelas dia.

Baca Juga: Bantu Kesulitan Warga, Sewitri Bagikan Minyak Goreng Gratis Saat Reses di Pelalawan

Diketahui, saat ini pemerintahan di Jakarta masih dipegang oleh Gubernur karena UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta sebagai IKN belum dicabut. Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) hanya berstatus administrasi, sehingga Wali Kota dan Bupati masih dipegang oleh PNS eselon II.

Namun jika usulan itu disetujui, Wali Kota dan Bupati di Jakarta akan menjadi jabatan politik yang diisi oleh kader partai politik maupun independen. Dari sisi pengawasan, nantinya akan ada DPRD Kota maupun Kabupaten di Provinsi Jakarta.

Guna mengisi kursi-kursi tersebut, pemerintah pusat harus menggelar pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg) untuk pemerintahan tingkat dua di Jakarta. {wartakota}

fokus berita : # Ahmad Doli Kurnia