30 Maret 2022

Misbakhun: Jangan Sampai Masyarakat Tak Fokus Ibadah Puasa Tapi Pusing Lonjakan Harga Pangan

Berita Golkar - Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pemerintah harus mengantisipasi lonjakan harga pangan mendekati Ramadan ini. "Jangan sampai menjelang puasa konsentrasi orang bukan ke ibadah tapi kepada lonjakan harga," jelas Misbakhun saat acara Economic Challenges, Selasa (30/3/2022).

Ia mengatakan saat ini kondisi dunia sedang dihadapkan dengan pemulihan ekonomi, sehingga terjadi votalitas harga pangan, karena permintaan meningkat begitu besar. Kemudian situasi politik dunia juga mempengaruhi berbagai aspek hingga mebuat lajut logistik perdagangan terganggu. "Pemerintah harus mengantisipasi dari sisi regulasi dan kemudian distribusi ke masyarakat," lanjutnya.

Poitisi Parti Golkar itu melihat saat ini berbagai harga kebutuhan pokok mulai menanjak naik, kemudian hingga saat ini permasalahan minyak goreng belum kunjung selesai. Pemerintah harus melakukan koordinasi diberbagai lini untuk menangani masalah tersebut.

Baca Juga: Serap Listrik PLN, Nusron Wahid Minta Program Konversi Kompor Induksi dan Mobil Listrik Jadi Prioritas

Menurutnya jika memang harus melaksanakan impor untuk stabilisasi harga dan pasokan pangan, maka pemerintah harus berhati-hati dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut.

"Antisipasi ini yang tidak boleh kemudian terganggu mana yang kebutuhan kebutuhan dipenuhi oleh produksi dalam negeri dan mana yang diimpor ini harus benar-benar diamankan," katanya.

Masalah kenaikan hingga kelangkaan pangan tersebut tak bisa diselesaikan masing-masing, harus dilakukan koordinasi baik ditingkat perdagangna, pemerintah bahkan sektor fiskal harus berkoordinasi menyelesaikan permasalahan kebutuhan pokok. "ini harus dikumpulkan kemudian orkestrasinya gimana?" imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan minyak goreng curah saat ini dalam proses pengiriman bertahap dan akan sampai ke masyarakat sebelum Ramadan. Karena itu, masyarakat diminta tak perlu khawatir kelangkaan stok minyak goreng curah.

Baca Juga: Waketum DPP Golkar, Erwin Aksa: Airlangga Hartarto Sediakan Ruang Seluasnya Bagi Milenial Berkreasi

"Kita mengupayakan sebelum Ramadan dan Idul Fitri, minyak goreng curah sudah sampai ke masyarakat. Saat ini masih dalam perjalanan," kata Direktur Jenderal Industri Argo Kemenperin Putu Juli Ardika dalam keterangannya, Senin (28/3/2022).

Mengenai penerapan aturan baru minyak goreng sawit (MGS) curah, Putu menjelaskan, Kemenperin tengah merealisasikannya. Saat ini, pemerintah sedang berusaha mengubah pendekatan.

"Kita sedang bekerja, mohon diberikan waktu untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan yang pendekatannya ke industri," ujarnya.

Pemerintah merombak total kebijakan terkait MGS curah dari semula berbasis perdagangan menjadi kebijakan berbasis industri. Ini dilakukan karena kebijakan MGS curah berbasis perdagangan terbukti tidak efektif menjaga pasokan.

Baca Juga: Bamsoet Dorong Komika Sampaikan Pesan Kebangsaan Lewat Stand Up Comedy

Harga MGS bagi masyarakat, pelaku usaha mikro, dan usaha kecil pun tidak stabil. Dengan kebijakan berbasis industri, pemerintah berharap bisa mengatur bahan baku, produksi, dan distribusi MGS curah dengan lebih baik.

Dengan begitu, pasokannya akan selalu tersedia dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET). Kebijakan berbasis industri ini juga diperkuat dengan penggunaan teknologi digital Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah).

Sistem ini diharapkan bisa memperketat pengelolaan dan pengawasan. Kebijakan MGS berbasis industri ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

fokus berita : #Misbakhun