30 Maret 2022

Bagus Adhi Mahendra Putra: Mal Pelayanan Publik Percepat Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Berita Golkar - Anggota Komisi II DPR RI Bagus Adhi Mahendra Putra menilai keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Denpasar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. MPP ini juga membantu mempercepat proses birokrasi bagi masyarakat yang akan membuka usaha. Dengan admistrasi perijinan yang tertib diharapkan mampu meningkatkan percepatan ekonomi di daerah tersebut.

"Saya memberikan apresiasi kepada Mal Pelayanan Publik Kota Denpasar, semangat membangun MPP ini untuk mempercepat proses birokrasi dan pembelajaran bagi masyarakat agar mereka tertib admistrasi, lengkap data kependudukan dan data usaha.

Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar sejak kehadiran MPP ini diharapkan terus meningkat," ungkap Bagus Adhi usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke MPP Kota Denpasar Provinsi Bali, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Waketum DPP Golkar, Erwin Aksa: Airlangga Hartarto Sediakan Ruang Seluasnya Bagi Milenial Berkreasi

Politisi Partai Golkar ini menambahkan kehadiran MPP di Kota Denpasar terkait upaya pemerintah daerah mewujudkan kemudahan pelayanan pajak, sertifikat dan admistrasi lainnya.

Di masa pandemi covid-19 saat ini memang ada beberapa persoalan yang harus dikomunikasikan karena di MPP Ini menggabungkan beberapa kementerian dan lembaga dalam satu atap. Contoh di perpajakan, Dirjen Pajak mengeluarkan kebijakan pelayanan pajak online ini perlu ada semangat yang sama dengan tujuan mempercepat pelayanan.

"Saya berharap ditingkatkan lagi komunikasi antara kementerian dan lembaga terkait kebijakan pelayanan di MPP Kota Denpasar ini sehingga model pelayanan satu atap yang efektif dan efisien bisa terus berkembang dengan mengedepankan prinsip satu sikap satu kebijakan," tandas Legislator Dapil Bali ini.

Baca Juga: Ribuan Warga Sunggal, Deli Serdang Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Presiden 2024

Menurut data World Bank dalam kurun tiga tahun terakhir, peringkat Indonesia dalam kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB) masih menempati rangking 73 dari 190 negara. Maka dari itu Presiden Joko Widodo dalam tahun 2021-2022 menargetkan masuk ke rangking dibawah 40.

"Terkait target tersebut pemerintah telah mengupayakan berbagai cara, agar rangking kemudahan bisnis meningkat sesuai target pemerintah. MPP ini untuk mewujudkan Indonesia yang maju, modern dan sejahtera," pungkasnya. {dpr}

fokus berita : #Bagus Adhi Mahendra Putra #Gus Adhi