30 Maret 2022

Hasan Basri Agus Janjikan Komisi VIII Tindaklanjuti Permasalahan Pengelolaan Madrasah di Kalteng

Berita Golkar - Anggota Komisi VIII DPR RI Hasan Basri Agus mengungkapkan Komisi VIII DPR RI akan segera menindaklanjuti persoalan-persoalan yang terjadi dalam pengelolaan pendidikan madrasah di Provinsi Kalimantan Tengah.

Hasan berharap inventarisir dan komunikasi bisa menjadi kunci untuk solusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi di Kalteng. Persoalan madrasah yang tercatat adalah permasalahan tanah, mengubah status menjadi negeri, serta permasalahan status pegawai negeri sipil (PNS) madrasah.

“Oleh karena itu, pada kunjungan kerja ini, Komisi VIII ingin mengetahui dan mendengar langsung. Sudah dipaparkan oleh Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah) Agama Provinsi Kalimantan Tengah terkait kondisi, termasuk kendala dan hambatan yang disampaikan dan sudah kita dengar bersama.” ucap Hasan, di Palangkaraya, Kalteng, Selasa (29/3/2022).

Baca Juga: Nusron Wahid Minta DAMRI Dibubarkan Saja Kalau Tak Ada Terobosan Baru

Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan, ke depannya Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Agama. Hal ini, sebut Hasan, sebagai salah satu tindak lanjut Komisi VIII DPR RI yang mendengar langsung penjelasan, terkait kondisi dan perkembangannya maupun kendala yang dihadapi.

“Bahwa semua yang disampaikan (Kakanwil) juga dicatat oleh rekan kita dan nanti itu kita tindaklanjuti pada saat rapat dengan Menteri yang bersangkutan.” tutur legislator dapil Jambi itu.

Dalam kesempatan itu Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI juga meninjau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Palangkaraya. “Jadi ini tantangan bagi kita ke depan dan kami sekali lagi dari Komisi VIII, mendukung sepenuhnya (penyelesaian permasalahan pengelolaan madrasah di Kalteng.

 

Baca Juga: Ribuan Warga Sunggal, Deli Serdang Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Presiden 2024

Dan akan kami sampaikan usulan-usulan dan persoalan-persoalan yang disampaikan tadi. Kalau masalah guru, persoalannya memang di mana-mana. Menyangkut Menteri Keuangan, MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, itu semua ada kaitannya juga." tukas Hasan. {dpr}

fokus berita : #Hasan Basri Agus