30 Maret 2022

Ini Saran Mukhtarudin Terkait Kelangkaan BBM Solar di Masyarakat

Berita Golkar - Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis biosolar kini menjadi masalah baru di masyarakat, setelah dilanda kelangkaan minyak goreng, karena saat ini masih masa transisi pemulihan ekonomi dari Pandemi Covid-19. Maka hal tersebut harus disikapi serius oleh pemerintah,

Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan kelangkaan ini karena sudah over quota 10 persen per Maret, dan cenderung akan meningkat over quota pada bulan2 mendatang.

"Artinya kita sudah kekurangan quota. Demand naik seiring meningkatnya aktifitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, quota kurang, maka solusinya ya harus tambah quota," kata Mukhtarudin, Rabu 30 Maret 2022.

Baca Juga: Bamsoet Desak Pemerintah Segera Atasi Kelangkaan Solar Bersubsidi

Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun meminta BPH Migas harus meningkatkan pengawasan yang lebih ketat, sebagai lembaga berwenang atas pengaturan dan pengawasan BBM.

"Terkait penyelewengan iya. Indikasi itu ada dan BPH migas sudah menemukan beberapa penimbunan dan penyelewengan. Oleh karena itu pengawasan dan penindakan menjadi penting. Pengawasan oleh BPH Migas dan penindakan oleh aparat berwenang," imbuhnya.

Mukhtarudin menyebut selain penambahan penyaluran di wilayah yang mengalami peningkatan signifikan, PT. Pertamina juga harus melakukan koordinasi dengan BPH Migas untuk fleksibilitas pengalihan kuota BBM di wilayah yang realisasinya masih di bawah target ke wilayah lain yang sudah over kuota.

Baca Juga: Nusron Wahid Minta DAMRI Dibubarkan Saja Kalau Tak Ada Terobosan Baru

"Sekarang kan gini. Kuota sekarang kan berbasis SPBU, yang di daerah padat dan lalu lintas ramai cepat habis. Ketimbang SPBU di tempat yang kurang padat dan lalu lintasnya tidak ramai, Sementara fleksibilitas untuk memindahkan quota SPBU saat ini kurang fleksibel," ungkapnya.

Mukhtarudin berharap ada kebijakan kuota berbasis provinsi atau kabupaten tidak lagi quota berbasis SPBU, sehingga PT Pertamina lebih leluasa untuk mengalihkannya.

"Mengingat tren pertumbuhan ekonomi kita naik di atas 5 persen. Nah quota BBM harus perlu ditambahkan. Demand tinggi, Aktivitas naik proyek banyak bergerak, maka Idealnya penambahan quota menjadi 17 juta. Harus tambah 2 juta lagi," pungkasnya. {borneonews}

fokus berita : #Mukhtarudin