31 Maret 2022

Keturunan PKI Boleh Daftar TNI, Nurul Arifin: Panglima TNI Berwenang Tentukan Kebijakan Terkait

Berita Golkar - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa memperbolehkan anak keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI) ikut seleksi anggota prajurit. Anggota Komisi I DPR Fraksi Golkar Nurul Arifin mengatakan keputusan itu sudah sesuai dengan UU TNI.

Undang-undang yang dimaksud Nurul adalah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU 34/2004) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (PP 39/2010). Dia menyebut tidak ada aturan yang melarang anak keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI.

Nurul lalu mengatakan Panglima berhak menentukan kebijakan terkait persyaratan calon prajurit. Dia lantas mengusulkan agar kebijakan dibuat peraturan Panglima.

Baca Juga: Resmikan Rumah Restorative Justice, Bupati Batang Wihaji: Perkara Pidana Umum Selesai di Tingkat Desa

"Lebih lanjut, pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Administrasi Penyediaan Prajurit Sukarela TNI juga telah menyebutkan bahwa persyaratan khusus untuk menjadi prajurit TNI diatur dengan peraturan Panglima," kata Nurul saat dihubungi, Kamis (31/3/2022).

"Sehingga Panglima TNI memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan terkait dengan persyaratan khusus tersebut. Jika Panglima TNI memandang tidak perlu ada persyaratan khusus yang melarang anak keturunan anggota PKI ikut seleksi calon prajurit TNI, maka Panglima TNI berhak untuk mengeluarkan peraturan Panglima," lanjut Nurul.

Nurul mengatakan jika masih ada yang menggunakan dasar argumen Tap MPRS XXV/1966 untuk melakukan diskriminasi terhadap warga negara Indonesia keturunan anggota PKI, perlu juga memperhatikan ketentuan yang diatur pada Tap MPR I/2003.

Baca Juga: Misbakhun: Jangan Sampai Masyarakat Tak Fokus Ibadah Puasa Tapi Pusing Lonjakan Harga Pangan

Pada Pasal 2 ayat (1) Tap MPR I/2003 memang menyatakan secara eksplisit bahwa Tap MPRS XXV/1966 menurut Nurul masih berlaku. Namun ketetapan MPRS tersebut harus diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi, dan hak asasi manusia.

"Saya pikir secara aturan perundang-undangan sudah sangat jelas dan konkret terkait pengaturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI ini. Sehingga ke depan tidak perlu terjadi kegaduhan dalam menyikapi hal-hal semacam ini. Bisa saja keputusan politik berbeda, tapi dalam hal peraturan UU jelas kriteria yang disebutkan," ucapnya.

Kebijakan Baru Panglima TNI

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa mengeluarkan kebijakan baru terkait seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Jenderal Andika tak ingin anak keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dilarang ikut seleksi calon prajurit TNI.

Baca Juga: Gelorakan Semangat Kreatif Milenial, Ribuan Relawan Airlangga Hartarto Berkumpul di Kota Yogyakarta

Hal itu disampaikannya dalam rapat penerimaan prajurit TNI (Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI). Tahun Anggaran 2022. Momen rapat tersebut diunggah di kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa.

Jenderal Andika menjelaskan soal Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966. Dia menjelaskan ada dua poin utama yang diatur dalam Tap MPRS Nomor 25 Tahun 1966.

"Yang lain saya kasih tahu nih. Tap MPRS Nomor 25/1966. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Tidak ada kata-kata underbow (organisasi sayap) segala macam," katanya.

"Menyatakan komunisme, leninisme, marxisme sebagai ajaran terlarang. Itu isinya. Ini adalah dasar hukum, ini legal ini," tambah dia.

Baca Juga: Mahyudin Dorong Tokoh Masyarakat Adat Dayak Jadi Menteri

Jenderal Andika mengatakan patuh terhadap perundang-undangan. Dia meminta, jika TNI membuat sebuah larangan, ada dasar hukum yang kuat.

"Keturunan (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit) ini apa dasar yang melarang dia? Jadi jangan kita mengada-ada. Saya orang yang patuh peraturan perundangan. Kalau kita melarang, pastikan kita punya dasar hukum," ucapnya.

"Zaman saya tak ada lagi keturunan dari apa (PKI dilarang ikut seleksi penerimaan prajurit), tidak. Karena apa? Saya menggunakan dasar hukum. Oke? Hilang nomor 4," imbuh dia. {news.detik}

fokus berita : #Nurul Arifin