02 April 2022

Mengenal Partai Golkar, Besar di Era Orde Baru dan Tetap Eksis Hingga Kini

Berita Golkar - Golongan Karya (Golkar) menjadi salah satu partai politik tertua di Indonesia. Partai berlambang pohon beringin itu pernah berkuasa selama puluhan tahun di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Tak heran jika partai ini lekat dengan kesan partai Orde Baru. Lahir sejak puluhan tahun yang lalu, nama Golkar hingga kini masih berkibar.

Lahirnya Golkar

Golkar lahir dari kolaborasi gagasan tiga tokoh, yakni Soekarno, Soepomo, dan Ki Hadjar Dewantara. Dikutip dari laman resmi Partai Golkar, ketiganya mengajukan gagasan integralistik-kolektivitis sejak 1940. Saat itu, gagasan tiga tokoh ini dinamakan Golongan Fungsional.

Nama ini baru diubah dalam bahasa Sansekerta menjadi Golongan Karya pada 1959. Pada awal berdiri, Golkar bukan merupakan sebuah partai, melainkan perwakilan golongan. Ide awal Golkar yaitu sebagai sistem perwakilan atau alternatif dan dasar perwakilan lembaga-lembaga representatif.

Baca Juga: Optimis Tatap Pemilu 2024, Akbar Tandjung: Golkar Setidak-tidaknya Nomor 2 di Yogyakarta

Perwakilan ini diharapkan bisa merepresentasikan keterwakilan kolektif sebagai bentuk demokrasi. Wujud demokrasi inilah yang kerap disuarakan oleh Soekarno, Soepomo, maupun Ki Hadjar Dewantara.

Golkar baru beralih menjadi sebuah partai politik di akhir kepemimpinan Soekarno pada tahun 1964. Ini bermula dari pendirian Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) oleh Soeharto.

Sekber Golkar menaungi puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan. Ketika itu, Sekber Golkar dibentuk sebagai partai politik untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Baca Juga: Polemik Pemecatan Terawan Dari IDI, Melki Laka Lena: Wacana Revisi UU Praktik Kedokteran Menguat

Pemilu

Golkar pertama kali mengikuti pemilu di tahun 1971. Mereka berhasil memenangkan suara sebesar 62,8 persen dan mendapatkan 227 kursi di DPR.

Sebelum itu, pada tahun 1970, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 yang di dalamnya menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus memiliki monoloyalitas, tidak boleh memiliki kaitan apa pun dengan partai politik.

Pada saat Pemilu 1971, pegawai pemerintah juga diminta untuk mencoblos Golkar. Setelahnya, di era Orde Baru, Golkar hampir selalu memenangkan pemilu. Perolehan suara partai tersebut berkisar di angka 60-70 persen.

Baca Juga: Rakorda MPO Golkar se-Banten, Bahrul Ulum: Kader Wajib Distribusikan Konten Golkar di Medsos

Perolehan suara Golkar anjlok saat Pemilu 1999 atau ketika Soeharto sudah tak lagi menjabat. Saat itu Golkar hanya mendapat 22 persen dari suara total. Adapun Golkar mendapat 17.229.789 atau 12,31 persen suara di Pemilu 2019 dengan perolehan 85 kursi di DPR RI.

Kepemimpinan

Pada awal berdirinya, Golkar lebih bertumpu pada kepemimpinan militer. Ini dibuktikan dari para perwira TNI yang menjabat ketua umum partai tersebut.

Sebutlah Brigjen TNI (Purn) Djuhartono (1964-1967), Mayjen TNI Suprapto Sukowati (1967-1972), Mayjen TNI Amir Murtono (1972-1983), Letjen (Purn) Sudharmono (1983-1988), dan Letjen (Purn) Wahono (1988-1993). Para pimpinan Golkar tersebut tak lepas dari kekuasaan Presiden Soeharto yang kala itu menjadi orang nomor satu RI.

Baca Juga: Mahyudin Sebut Daerah Harus Agresif dan Intensif Cari Dana di Tingkat Pusat

Kursi ketua umum Golkar baru diisi oleh politisi ketika Harmoko menjabat (1993-1998). Harmoko yang pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan itu merupakan politisi sipil pertama yang dipercaya Soeharto menjadi Ketua Umum Golkar.

Di era kepemimpinan Harmoko itulah akhirnya kekuasaan Orde Baru runtuh lantaran Soeharto diminta untuk mundur dari tampuk kekuasaan tertingginya. Setelahnya, Golkar dipimpin oleh Akbar Tandjung (1998-2004), kemudian digantikan Jusuf Kalla (2004-2009), dan Aburizal Bakrie (2009-2016).

Selama 2014 hingga 2016 sempat terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh Golkar, yang menghadapkan kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono. Setelah era tersebut, Golkar dipimpin oleh Setya Novanto. Namun, baru setahun menjabat, Novanto terjerat kasus korupsi e-KTP.

Baca Juga: Golkar Parimo Salurkan Ratusan Paket Minyak Goreng dan Sembako Dari Muhidin M Said Untuk Warga

Akhirnya, pada 2017, Airlangga Hartarto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar yang baru. Dalam Musyawarah Nasional Golkar 4 Desember 2019, Airlangga kembali terpilih secara aklamasi sebagai pimpinan partai beringin itu.

Hingga kini, Golkar masih dipimpin oleh Airlangga yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo.

Visi dan misi

Dilansir dari laman resmi Partai Golkar, berikut visi dan misi Golkar:

Baca Juga: Harga Masih Mahal Masuki Bulan Puasa, Putri Komarudin Minta Subsidi Minyak Goreng Jadi Perhatian Khusus

Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, modern, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

Misi

Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia;

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Siswanto Dorong Generasi Milenial Tak Malu Belajar Pertanian dan Peternakan

Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.

Struktur organisasi

Merujuk pada lampiran keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang diterbitkan pada 15 Januari 2020, berikut susunan organisasi DPP Golkar masa jabatan 2019-2024:

Ketua Umum: Airlangga Hartarto
Wakil Ketua Umum (Madya): Bambang Soesatyo
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Perekonomian): Agus Gumiwang Kartasasmita
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan): Azis Syamsuddin
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Kepartaian): Kahar Muzakkir
Wakil Ketua Umum (Pratama): Nurdin Halid
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan): Melchias Marcus Mekeng

Baca Juga: Puji Suhartina Bohari, Taufan Pawe Optimis Golkar Maros Bakal Menangkan Airlangga Presiden 2024

Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu): Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang dan Badan Bencana Alam): Roem Kono
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Penggalangan Strategis: Rizal Mallarangeng
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat): Hetifah Sjaifudin
Wakil Ketua Umum (Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi): Nurul Arifin
Sekretaris Jenderal: Lodewijk F Paulus
Bendahara Umum: Dito Ganinduto

Dewan Pembina

Ketua Dewan Pembina: Aburizal Bakrie
Wakil Ketua Dewan Pembina: Zainudin Amali
Ketua Dewan Kehormatan: Akbar Tandjung
Ketua Dewan Penasihat: Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan
Ketua Dewan Pakar: Agung Laksono
Ketua Dewan Etik: Mohamad Hatta {nasional.kompas}

fokus berita : #Partai Golkar