06 April 2022

Kritik BBM Subsidi Bagi Nelayan Tidak Tepat Sasaran, Alien Mus: Kapal-Kapal Besar Yang Menikmati

Berita Golkar - Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan atensi terhadap penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang tidak tepat sasaran.

Pasalnya, dari data dan informasi yang didapatkan Ketua DPD Golkar Maluku Utara itu, BBM subsidi yang seharusnya diperuntukkan untuk kalangan nelayan justru 'dicuri' oleh mereka yang bukan kategori nelayan kecil.

"Setahu saya ini untuk nelayan kecil, tapi yang terjadi adalah kapal-kapal besar yang ambil," tegas Alien dalam rapat Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa 5 April 2022.

Baca Juga: Skeptis Soal Usul e-Voting Pemilu, Ahmad Doli Kurnia: Di Beberapa Negara Berkembang Rawan Manipulasi

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar itu mengungkapkan, sejak lama dirinya mengkritisi kebocoran BBM subsidi untuk nelayan. Sebab dilapangan kelangkaan BBM subsidi terus saja terjadi dari waktu ke waktu.

Dimana yang mendapatkan BBM subsidi justru kapal berkapasitas 30 Gross Ton (GT) ke atas. Sementara kapal berkapasitas 30 GT ke bawah justru kerap tidak mendapatkan BBM subsidi.

"Tolong menjadi atensi bagi KKP karena memang BBM subsidi juga langka. Dari tahun ke tahun saya ini selalu mempermasalahan soal BBM yang bersubsidi. Ini yang mendapatkan BBM subsidi ini yang 30 gross ton ke bawah atau 30 gross ton ke bawah. Ini proses pengawasan BBM subsidi bagaimana?," tanya Alien.

Baca Juga: Harga Pangan dan Energi Naik, Airlangga Hartarto Jalankan Arahan Jokowi Pertebal Perlindungan Sosial

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar mengatakan jika KKP akan terus berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina terkait penyaluran BBM subsidi. Sebab pihaknya berwewenang mengawasi dan menindak kebocoran penyaluran BBM solar subsidi.

"Kami di KKP tidak ada wewenang untuk mengawasi BBM, kami hanya bisa bersama Pertamina meminta menaikkan kuota lalu meminta daerah-daerah mana yang harus segera dibangun SPBN, dan wewenang untuk menegur dan menindak tidak ada," jelas Antam.

Atas masukan Alien Mus, lanjut dia, KKP berjanji akan meningkatkan koordinasi dan memberikan masukan-masukan dari Komisi IV DPR terkait penyaluran BBM solar subsidi yang memang terdapat banyak kendala.

Baca Juga: Gelar Safari Ramadan, Ketua Golkar Sulsel Taufan Pawe Sapa Warga Sumpang Binangae Barru

"Solar subsidi terus terang yang diberikan adalah yang di bawah 30 gross ton, sedangkan pelaksanaan dalam penyaluran BBM ini ada kesusahan, apalagi sekarang kurang dan lebih sulit lagi dalam pengawasan," kata dia.

KKP RI juga disebutkan Antam memiliki strategi untuk memastikan kelancaran penyaluran BBM solar subsidi untuk nelayan agar pasokannya dipastikan aman. Pertama, Penyederhanaan regulasi penyaluran BBM subsidi tersebut melalui revisi Perka BPH Migas No 17 Tahun 2019.

Kedua melalui revitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) yang sudah tidak beroperasi, bekerja sama dengan BPH Migas dan PT Pertamina (Persero).

Baca Juga: Kasus COVID-19 Terkendali, Airlangga Hartarto: Indonesia Kembali Berlakukan Bebas Visa Negara ASEAN

Berikut melakukan digitalisasi penerbitan rekomendasi penyaluran BBM bersubsidi dengan BPH Migas, Pertamina, dan Bank BRI. Sistem tersebut nantinya akan diintegrasikan dengan aplikasi MyPertamina.

Ke depan, KKP akan mengusulkan jumlah kuota dan pasokan BBM subsidi untuk nelayan agar jumlahnya memadai, bekerja sama dengan BPH Migas dan Pertamina.

"Serta mendorong koperasi dan swasta untuk membangun SPBUN di pelabuhan perikanan atau sentra nelayan," imbuh Antam. {timesindonesia}

fokus berita : #Alien Mus