13 April 2022

Sentil Masinton Yang Desak Luhut Mundur, Lamhot Sinaga: Angkat dan Berhentikan Menteri Hak Prerogatif Presiden

Berita Golkar - Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga, merespons pernyataan politikus PDIP Masinton Pasaribu soal wacana penundaan Pemilu 2024. Di mana sebelumnya, Masinton mengkritik pembantu presiden atau menteri yang menyampaikan aspirasi terkait wacana penundaan Pemilu.

"Seorang pembantu presiden menyampaikan pendapatnya, aspirasi dari masyarakat beliau sampaikan, apanya yang salah? dalam berumah tangga sekalipun kita bisa berbeda pendapat, apalagi ini dalam kehidupan bernegara," kata Lamhot kepada wartawan, Selasa (12/4/2022).

Lamhot mengatakan isu penundaan Pemilu ini sudah ditutup oleh Presiden Joko Widodo langsung pada saat rapat terbatas kemarin. Presiden dengan tegas menyampaikan bahwa Pemilu dilaksanakan 14 Februari 2024, tidak ada penundaan.

Baca Juga: Berpihak pada UMKM, MIB Kepri Dukung Airlangga Hartarto Lanjutkan Estafet Kepemimpinan Jokowi

Sebelumnya, Masinton juga meminta Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mundur dari jabatan akibat kegaduhan wacana penundaan Pemilu. Lamhot berharap semua pihak bijak dan berpikir jernih dalam menyikapi hal ini. mari kita semua dewasa dalam berpolitik.

"Masyarakat harus kita ajari pendidikan politik yang sehat, tanpa tumpangan kepentingan segelintir golongan. Jangan membuat statement yang gaduh," ucapnya.

"Konstitusi sudah jelas, pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif presiden," ujarnya.

Sebelumnya Politikus PDIP Masinton Pasaribu meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mereshuffle para menteri yang getol menyuarakan penundaan pemilu 2024.

Baca Juga: Gandeng BI Sulteng, Muhidin M Said Salurkan Sembako Untuk Masyarakat Tanambulava, Sigi

Masinton pun menyinggung dua nama menteri di Kabinet Indonesia Maju, yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang memang aktif berbicara penundaan pemilu.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi daring bertajuk 'Setop Suarakan Perpanjangan Jabatan Presiden: Lalu?' pada Jumat (8/4/2022). Awalnya, Masinton menilai arahan Jokowi yang melarang para menteri bicara penundaan pemilu bisa menyetop manuver politik yang dilakukan para pembantu presiden.

"Sesungguhnya ketika presiden melarang itu, tidak boleh ada lagi yang melakukan manuver dan bila perlu sebenanrya adalah menteri yang mewacanakan itu harus dievaluasi karena itu adalah kalau saya katakan mencoreng demokrasi," kata Masinton.

Baca Juga: Hamka B Kady Dorong Kementerian Desa Tingkatkan Pengawasan dan Pengendalian Internal

Anggota DPR RI itu menyebut, para menteri yang lantang bicara penundaan pemilu sebagai pencoreng demokrasi. Dia menilai hal itu sebagai bibit lahirnya sebuah tirani. Sebab, hal itu tak sejalan dengan agenda reformasi.

Selain itu, proses demokratisasi sulit diwujudkan jika ada menteri yang bermental tiran. Masinton lantas menyebut menteri Bahlil dan Luhut.

"Nah ini menurut saya, apa yang dilakukan oleh salah seorang eh bukan lagi salah seorang, ada dua menteri kalau enggak salah yang pertama Menteri BKPM (Bahlil Lahadalia) terus Menko Maritim Investasi (Luhut Binsar Panjaitan) yang bukan, tidak bidangnya itu," ucapnya.

Baca Juga: Regulasi Belum Jelas, Bambang Patijaya Ingatkan Kementerian ESDM Hati-Hati Mengolah dan Mengelola Logam Tanah Jarang

Lebih lanjut, Masinton menilai saat ini kekuatan oligarki kapital tidak hanya menginfiltrasi kekuasaan tapi sudah mengintervensi pusat kekuasaan. Oligarki kapital ini, lanjut Masinton, ingin mengeruk kekayaan alam Indonesia namun bukan untuk kepentingan rakyat.

"Menurut saya ini harus disuarakan untuk dilakukan reshuffle menteri yang berwatak tirani seperti ini. Kalau kita biarkan, ini akan tetap beroperasi dan bergerilya untuk memanfaatkan jabatan dan kekuasaan, menabrak sendi-sendi konstitusi dan dibenturkan kepada rakyat," katanya. {tribunnews}

fokus berita : #Lamhot Sinaga #Masinton Pasaribu