19 April 2022

Wujudkan Pendidikan Berkeadilan, Gde Sumarjaya Linggih Dorong Pemerintah Berdayakan Sekolah Swasta

Berita Golkar - Anggota DPR RI, Gede Sumarjaya mendorong pemerintah memberdayakan sekolah swasta dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Sebab di sekolah swasta banyak siswa dari keluarga kurang mampu yang perlu mendapat perhatian. Hal itu disampaikan Demer usai bertemu pengurus Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Bali, pada Senin (18/4/2022) di Denpasar.

Gede Sumarjaya Linggih berjanji akan menyampaikan persoalan ini kepada Pemerintah Pusat, baik kepada rekan-rekan DPR RI Komisi X yang membidangi pendidikan maupun kepada Kementerian Pendidikan.

“Nanti saya akan komunikasikan bersama teman-teman di Komisi X maupun Pemerintah yang membidangi hal ini,” ungkap politisi Golkar ini.

Baca Juga: Golkar Sinjai Bantu Korban Kebakaran di Dusun Bulu Sibalie

Demer menerima aspirasi dari BMPS Bali bahwa adanya kelebihan siswa di kelas-kelas jenjang SMA/SMK Negeri dan SMP Negeri. Sementara di banyak sekolah swasta sangat kekurangan siswa atau daya tampung tak terpenuhi.

Harapan dari perguruan swasta adalah pendidikan yang berkeadilan dengan kebijakan subsidi silang. Justru siswa yang kurang beruntung yang mesti diberikan subsidi dan dijamin keberlangsungan pendidikannya hingga perguruan tinggi. “Sekarang kan gampang untuk mengetahui yang mampu atau tidak melalui NPWP-nya, kartu pajak,” ujarnya.

Ia menilai sebenarnya tidak perlu dibangun lagi sekolah baru. Tinggal memanfaatkan sekolah-sekolah yang ada. Bahkan pemerintah harus terjun juga kalau swastanya kurang mampu atau terbatas dalam hal sarana dan prasarana agar bisa memberikan layanan pendidikan berkualitas.

“Sehingga nanti minat masyarakat menyekolahkan anak-anaknya ke swasta juga banyak, jadi beban pemerintah pun berkurang,” katanya.

Baca Juga: Bersama Ustadz Fikri Zaenudin MZ, Ahmed Zaki Iskandar Bagikan Ribuan Paket Sembako Untuk Warga DKI Jakarta

Sementara itu, Ketua Umum BMPS Bali, Gede Ngurah Ambara Putra, mengungkapkan, pengelolaan SMA/SMK di Bali yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali selama ini dinilai belum maksimal. Hal tersebut tampak dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) beberapa tahun terakhir yang selalu terjadi kisruh.

Baca Juga : Anak Kecil Bermain di Halaman Kos, Pria Ini Ngamuk dan Main Pukul
Dengan kondisi tersebut, BMPS Bali menginginkan tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan sekolah swasta.

“Kita harapkan pendidikan itu, mau di negeri atau swasta itu bisa samalah semuanya. Bagaimanapun juga negeri tidak bisa menampung seluruh murid tamatan SMP yang ada. Tentu kita ingin ada perbaikan-perbaikan ke depan,” ujarnya Ambara Putra.

Baca Juga: Anis Mustofa Bakal PAW Almarhum Rasijan Jadi Anggota DPRD Bojonegoro

Untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas, BMPS Bali terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak. Tidak saja dengan DPR RI, tetapi juga dengan Pemkab/Pemkot dan Pemprov Bali.

Harapannya sekolah negeri menerima siswa sesuai daya tampung yang ada dan sesuai standar rombongan belajar maksimal 36 orang untuk kelas SMA/SMK. Ngurah Ambara menekankan supaya ke depan PPDB berjalan tertib.

“Kita menginginkan anak yang pintar dan berkarakter, tapi banyak ternyata kita lihat siswa yang masuk itu tidak melalui jalur atau sistem yang ada. Nah ini bagaimana kita buat siswa berkarakter kalau dalam penerimaan siswa saja seperti itu?,” pungkasnya. {balipuspanews}

fokus berita : #Gde Sumarjaya Linggih