20 April 2022

Hetifah Kecewa Pembangunan SDM di IKN Nusantara Belum Jadi Prioritas

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengaku kecewa lantaran pembangunan SDM di IKN Nusantara belum menjadi prioritas. Hal tersebut diungkapkanya dalam Webinar Nasional Spirit Nasional yang diselenggarakan dalam rangka HUT ke-19 Tribun Kaltim, Rabu (20/4/2022).

Hetifah menjelaskan, dalam program anggaran Satgas Pembangunan IKN Nusantara, masih difokuskan pada pembangunan fisik. Namun, tidak ada fokus dalam pembangunan SDM.

Menurutnya, potensi terciptanya lapangan kerja di Kalimantan Timur imbas pembangunan IKN Nusantara saat ini tidak didukung dengan sarana pembelajaran yang sepadan.

"Tantangan sangat besar memastikan masyarakat Kaltim jadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Seluruh stakeholeder bisa mengawal dengan roadmap, bukan hanya di kawasan inti IKN tapi juga sekitarnya," kata Hetifah.

Baca Juga: Alfamart Ambruk Rata Tanah dan Telan Korban, Supian HK: Evaluasi Kelayakan Bangunan di Kalsel

Politisi Partai Golkar itu sejatinya memberi respons positif terhadap niat pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota Negara ke Benua Etam (sebutan Kalimantan Timur).

Sebab, banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh setiap daerah di Kalimantan Timur, terutama dari sisi ekonomi dan percepatan pembangunan SDM. Namun, lanjut Hetifah, hal ini harus disiapkan secara matang. "Saya ingin pembangunan SDM di Kaltim jadi prioritas," ucapnya penuh harap.

Hetifah mengungkapkan, dampak ekonomi dari pembangunan IKN Nusantara tidak mungkin terserap maksimal jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas, inovasi, dan teknologi.

Baca Juga: Golkar Aceh Berbagi Ratusan Paket Takjil Untuk Warga di Pasar, Meunasah Hingga Panti Asuhan

Pemerintah tidak bisa mengesampingkan aspek pendidikan, terutama pada dua daerah yang berkaitan langsung dengan IKN Nusantara, yakni Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara.

Pemerintah pusat harusnya ikut andil dan bertanggung jawab terhadap pembangunan SDM di wilayah IKN Nusantara. Sebab, pemindahan ibu kota negara bukan untuk menciptakan kesenjangan baru. "Pemerintah Provinsi Kaltim juga harus solid mengantisipasi hal ini. Sebab saat ini semuanya masih bisnis namun belum dikoneksikan. Pemerintah harus support itu," ucapnya. {kaltim.tribunnews}

fokus berita : #Hetifah #Hetifah Sjaifudian