23 April 2022

Dukung Kebijakan Jokowi Larang Ekspor Minyak Goreng, Sarmuji: Harus Patuh! Sanksinya Harus Tegas!

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VI DPR Sarmuji mendukung kebijakan Presiden Jokowi melarang ekspor sawit dan minyak goreng. Sarmuji menilai malu jika minyak di RI langka padahal merupakan produsen minyak terbesar di dunia.

"Alasannya kita kan produsen minyak terbesar di dunia masa sih kita kesulitan minyak goreng di dalam negeri padahal kita produsen terbesar di dunia kan nggak enak didengar," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (22/4/2022).

Namun, Sarmuji mengingatkan pemerintah harus tegas menjalankan kebijakan itu. Dia menyarankan pemerintah perlu memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Teguh Rusiana Nyatakan Siap Diusung Jadi Calon Bupati Cirebon

"Kalau pemerintah sudah melarang ekspor itu artinya mereka harus patuh apa keputusan pemerintah, dan saya berharap kebijakan itu ada sanksinya, jadi kalau sudah dilarang oleh pemerintah maka sanksinya harus tegas kalau dia melanggar atau mengekspor ke luar negeri, kalau ngga ada sanksinya percuma," ujarnya.

Politisi Golkar ini juga menekankan pengawasan pemerintah. Menurutnya, pengawasan harus dilakukan seketat mungkin.

"Pengawasannya itu sudah oke dari sisi konsep yang diawasi. Jadi sejak di pabrik itu sudah diawasi oleh negara, tinggal implementasinya ada yang dikuatkan, kalau perlu ada aparat yang disiapkan di pabrik untuk memonitor setiap waktu supaya tidak ada pelanggaran," tuturnya.

Baca Juga: Masyarakat dan UMKM Garut Dukung Airlangga Presiden 2024

Pemerintah Larang Ekspor Minyak Goreng Per 28 April

Pemerintah akhirnya menetapkan larangan ekspor sawit dan minyak goreng. Hal itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dalam konferensi pers secara virtual, usai memimpin rapat pemenuhan kebutuhan pokok rakyat di Istana.

"Pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang ditentukan kemudianm" kata Jokowi, dikutip dari YouTube resmi Sekretariat Presiden, Jumat (22/4/2022).

Dengan kebijakan ini, diharapkan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri akan membaik. Harganya juga diharapkan bisa turun. "Saya akan terus pantau dan evaluasi kebijakan agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau," kata Jokowi. {detik}

fokus berita : #Sarmuji