25 April 2022

Hambat Pembangunan Desa, Sarmuji Desak Pemerintah Revisi Perpres 104/2021

Berita Golkar - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji mendesak agar Peraturan Pemerintah (Perpres) 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN tahun Anggaran 2022 direvisi. Desakan ini muncul setelah Sarmuji bertemu dan mendapat masukan dari perwakilan Kepala Desa di Kabupaten Kediri saat reses di Jawa Timur, Senin (25/4/2022).

Ketua Golkar Jatim ini mengatakan, Perpres 104 menghambat pembangunan desa karena tingginya persentase Bantuan Tunai Langsung Dana Desa.

Sarmuji menjelaskan, pada Pasal 5 ayat (4) Perpres Nomor 104 Tahun 2021 itu menyebut bahwa dana desa tahun 2022 diatur penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen.

 

Baca Juga: Bulan Ramadhan, Momentum Silaturahmi, dan Konsolidasi Politik Safari Ramadhan Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat

Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dukungan pendanaan penanganan COVID-19 paling sedikit 8 persen. Sisanya atau 32 persen baru digunakan untuk program sektor prioritas lainnya.

"Kami meminta pemerintah untuk segera merevisi Perpres 104 karena persentase BLT Dana Desa yang terlalu tinggi sehingga menghambat pembangunan di desa," ujar Sarmuji kepada awakmedia di Surabaya, Senin (25/4/2022).

Lebih lanjut, Sarmuji menyebut, pemerintah saat ini harus merevisi Perpres 104 karena pandemi COVID-19 sudah berangsur membaik. Sehingga, alokasi Dana Desa yang paling utama diperuntukkan pada bantuan perlindungan sosial sebesar 40 persen.

Baca Juga: Agun Gunandjar: Jangan Hanya Mafia Minyak Goreng, Tangkap Juga Mafia Komoditas Lainnya

"Pandemi COVID-19 sudah berangsur membaik, di beberapa wilayah kehidupan masyarakat sudah kembali normal. Sudah saatnya pemerintah merevisi Perpres tersebut agar pembangunan di desa kembali bisa diteruskan. Sisa anggaran 32 persen dari total Dana Desa tidak lah cukup untuk melakukan program pembangunan desa," tegasnya.

Sarmuji menilai, beban dan tanggung jawab berupa perlindungan sosial juga harus kembali kepada pemerintah pusat agar perencanaan-perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa kembali bisa berjalan seperti semala. "Rasanya pemerintah desa sudah cukup terbebani dengan adanya program perlindungan sosial tersebut," imbuhnya.

Menurutnya, program perlindungan sosial harus kembali menjadi kewenangan pemerintah pusat agar Dana Desa kembali diperuntukkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. {detik}

fokus berita : #Sarmuji